Sri Mulyani: Pengelolaan Dana Zakat Harus Seperti Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah ingin pengelolaan dana zakat di Indonesia dilakukan seperti pengelolaan pajak. Pasalnya, pengelolaan dana zakat hingga saat ini dinilai masih belum optimal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan zakat maal harus dibebankan kepada aset produktif sebagai kelebihan kebutuhan dasar yang sudah dimiliki sempurna memenuhi kuantitas, dan bertahan dalam jangka waktu tertentu sama halnya dengan pajak.

“Ekonomi berbasis Islam, dalam banyak hal telah selaras dengan tujuan pembangunan PBB. Zakat dan wakaf, misalnya juga telah banyak digunakan sebagai instrumen untuk mengangkat kualitas hidup dan sekaligus meningkatkan status ekonomi masyarakat miskin,” ujarnya dalam 2nd Annual Islamic Finance Conference (AIFC) 2017 di Hotel Ambarukmo Yogyakarta, Rabu (23/8).

Pengelolaan zakat seperti pajak juga bisa menyelesaikan masalah pengelolaan zakat di banyak negara Islam termasuk Indonesia. Karena selama ini kewajiban membayar zakat disalurkan secara informal melalui keluarga, teman atau badan amal keluarga, sehingga menyebabkan pengelolaan zakat belum optimal.

“Jadi harus ditentukan mulai dari pengolahan hingga pengaturan dana zakat yang sama seperti pajak. Karena masyarakat yang telah membayar harus tanpa berharap dana bisa kembali, persis seperti pajak yang diatur dalam undang-undang,” tuturnya.

Menurutnya dana zakat dan pajak memiliki kesamaan yaitu bertujuan untuk melakukan berbagai pembangunan melalui pengelolaan yang transparan. Bahkan hal itu juga bisa menciptakan keyakinan masyarakat dalam membayarkan zakatnya.

Sri Mulyani menjelaskan belum taatnya pembayaran zakat maal bisa dimungkinkan karena pemahaman tradisional terkait objek zakat maal hanya berupa emas, perak, pertanian, peternakan, dan pertambangan saja.

"Pemahaman ini tidak sepenuhnya salah karena kebanyakan harta benda pada saat itu berada dalam bentuk itu. Tapi saat ini harta atau kekayaan bisa dalam bentuk yang jauh berbeda seperti saham, sukuk, dan upah atau gaji. Jika kita mengikuti definisi kekayaan klasik mungkin bukan objek zakat," katanya.

Di samping itu, Sri Mulyani menyatakan ekonomi berbasis Islami dan keuangan syariah dengan konsep yang khas telah berkontribusi dan akan terus mendukung tercapainya tujuan pembangunan, perlindungan agama, perlindungan hidup, perlindungan intelek, perlindungan keturunan, dan perlindungan kekayaan atau harta benda.