APARATUR SIPIL NEGARA

Sri Mulyani Ajak Masyarakat Adukan Anak Buahnya yang Bermasalah

Muhamad Wildan | Jumat, 24 Februari 2023 | 11:30 WIB
Sri Mulyani Ajak Masyarakat Adukan Anak Buahnya yang Bermasalah

Tampilan awal laman aplikasi Wise Kemenkeu.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat untuk turut serta mengawasi dan menjaga integritas pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sri Mulyani menyebut masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi Whistleblowing System (Wise) Kemenkeu apabila menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Kemenkeu.

"Pengaduan masyarakat yang masuk dalam Wise dipastikan untuk terus ditindaklanjuti, diverifikasi, dan akan diinvestigasi yang bisa berujung pada penerapan hukuman disiplin," katanya, Jumat (24/2/2023).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Sri Mulyani menuturkan Kemenkeu sudah aktif menindaklanjuti ratusan pengaduan melalui Wise. Pada 2022, Kemenkeu telah menindaklanjuti 185 kasus fraud yang diadukan masyarakat melalui Wise. Sebanyak 96 pegawai telah dijatuhi hukuman disiplin akibat fraud tersebut.

Pada 2021, Kemenkeu menindaklanjuti 174 fraud yang diadukan lewat Wise. Sebanyak 114 pegawai telah dijatuhi hukuman disiplin. Pada 2020, Kemenkeu menindaklanjuti 128 fraud dan menghukum sebanyak 71 pegawai.

"Kritik masyarakat sungguh kami hargai. Kami akan terus meminta masyarakat ikut mengawasi dan menjaga seluruh jajaran Kemenkeu. Sebab, institusi ini penting untuk negara dan bangsa kita. Ini adalah institusi yang harus dijaga oleh semuanya," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui wise.kemenkeu.go.id atau lewat hotline 134. Selain itu, masyarakat dapat menyampaikan aduan ke Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) KLIP, (021) 52970777, atau ke [email protected].

"Silakan masyarakat berpartisipasi menjaga institusi pajak sebagai tulang punggung penerimaan untuk keperluan pembangunan Indonesia," tutur Dirjen Pajak Suryo Utomo. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra