APARATUR SIPIL NEGARA

Sri Mulyani Ajak Masyarakat Adukan Anak Buahnya yang Bermasalah

Muhamad Wildan | Jumat, 24 Februari 2023 | 11:30 WIB
Sri Mulyani Ajak Masyarakat Adukan Anak Buahnya yang Bermasalah

Tampilan awal laman aplikasi Wise Kemenkeu.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat untuk turut serta mengawasi dan menjaga integritas pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sri Mulyani menyebut masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi Whistleblowing System (Wise) Kemenkeu apabila menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Kemenkeu.

"Pengaduan masyarakat yang masuk dalam Wise dipastikan untuk terus ditindaklanjuti, diverifikasi, dan akan diinvestigasi yang bisa berujung pada penerapan hukuman disiplin," katanya, Jumat (24/2/2023).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Sri Mulyani menuturkan Kemenkeu sudah aktif menindaklanjuti ratusan pengaduan melalui Wise. Pada 2022, Kemenkeu telah menindaklanjuti 185 kasus fraud yang diadukan masyarakat melalui Wise. Sebanyak 96 pegawai telah dijatuhi hukuman disiplin akibat fraud tersebut.

Pada 2021, Kemenkeu menindaklanjuti 174 fraud yang diadukan lewat Wise. Sebanyak 114 pegawai telah dijatuhi hukuman disiplin. Pada 2020, Kemenkeu menindaklanjuti 128 fraud dan menghukum sebanyak 71 pegawai.

"Kritik masyarakat sungguh kami hargai. Kami akan terus meminta masyarakat ikut mengawasi dan menjaga seluruh jajaran Kemenkeu. Sebab, institusi ini penting untuk negara dan bangsa kita. Ini adalah institusi yang harus dijaga oleh semuanya," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui wise.kemenkeu.go.id atau lewat hotline 134. Selain itu, masyarakat dapat menyampaikan aduan ke Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) KLIP, (021) 52970777, atau ke [email protected].

"Silakan masyarakat berpartisipasi menjaga institusi pajak sebagai tulang punggung penerimaan untuk keperluan pembangunan Indonesia," tutur Dirjen Pajak Suryo Utomo. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja