AGENDA PAJAK

Sore Ini! Jangan Lewatkan Diskusi Soal Pengadilan Pajak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 07 Juni 2023 | 12:03 WIB
Sore Ini! Jangan Lewatkan Diskusi Soal Pengadilan Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Hari ini, Rabu (7/6/2023), STH Indonesia Jentera berkolaborasi dengan DDTC menggelar diskusi publik bertajuk Peran dan Masa Depan Pengadilan Pajak.

Hybrid event ini digelar pada pukul 15.00-17.00 WIB di STH Indonesia Jentera, Puri Imperium Office Plaza UG 11-15, Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6 Registrasi. Publik bisa mengikuti secara online dengan mendaftar lewat bit.ly/jentera-diskusipajak-mei23 atau menyaksikan langsung live streaming Youtube.

Acara yang digelar secara gratis dan terbuka untuk umum. Diskusi publik akan menghadirkan Ketua STH Indonesia Jentera Arief T. Surowidjojo sebagai keynote speaker. Selain itu, ada 3 narasumber kompeten yang akan membawakan topik-topik menarik.

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Pertama, Founder DDTC Darussalam dengan topik Mengembalikan Peran Sesungguhnya Peradilan Pajak. Kedua, Komisioner Komisi Yudisial RI dan Pengajar STH Indonesia Jentera Binziad Kadafi dengan topik Pengawasan Hakim Pengadilan Pajak.

Ketiga, Pengajar STH Indonesia Jentera dan Peneliti LeIP Dian Rositawati akan membahas Tantangan Transisi Satu Atap Peradilan Pajak. Diskusi publik ini akan menghadirkan Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis STH Indonesia Jentera Muhammad Faiz Aziz sebagai moderator.

Topik diskusi publik ini sangat relevan dengan kondisi sekarang. Memasuki 21 tahun eksistensi Pengadilan Pajak, terdapat kebutuhan untuk meninjau kembali fungsinya dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara pajak.

Baca Juga:
Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Terlebih, berdasarkan pada Putusan No. 26/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil atas UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945.

MK juga menyatakan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak harus dialihkan dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung (MA) paling lambat 31 Desember 2026. Simak pula ‘Putusan MK: Pembinaan Pengadilan Pajak Harus Dialihkan ke MA’.

Jadi, tertarik mengikutinya? Jangan lewatkan! Langsung daftar sekarang juga melaluibit.ly/jentera-diskusipajak-mei23 atau menyaksikan langsung live streaming Youtube. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak