Soal Wacana VAT Refund, Senator Singgung Soal Kebocoran Pajak

MANILA, DDTCNews - Senator Filipina Aquilino Pimentel III menyatakan penolakannya terhadap RUU yang mengatur fasilitas restitusi PPN atau VAT refund kepada wisatawan asing.

Pimentel mengatakan fasilitas VAT refund tidak menjamin peningkatan wisatawan asing secara signifikan. Di sisi lain, lanjutnya, Filipina masih dihadapkan pada persoalan kebocoran PPN yang merugikan negara.

"Jangan lupakan kebocoran PPN yang telah mengganggu sistem kita saat ini. Menurut laporan, sistem PPN kita mengalami inefisiensi dan kebocoran yang jumlahnya mencapai miliaran peso setiap tahun," katanya saat berpidato dalam sidang pleno, dikutip pada Rabu (18/9/2024).

Pimentel mengatakan pemerintah memang perlu membuat kebijakan untuk mendorong sektor pariwisata. Namun, VAT refund termasuk kebijakan yang salah arah dan berpotensi mendatangkan risiko yang jauh lebih besar ketimbang manfaatnya.

Dia menilai berbagai proyeksi yang dibuat pemerintah juga tidak realistis, terutama soal potensi tambahan kunjungan wisatawan.

Kajian pemerintah menyatakan kebijakan VAT refund berpotensi menambah kunjungan wisatawan asing rata-rata 148.000 kedatangan pada 2024 hingga 2028. Kebijakan ini juga diyakini mampu mendorong wisatawan asing membelanjakan lebih banyak uangnya di Filipina.

Adapun nilai VAT refund yang harus diberikan kepada wisatawan asing diestimasi lebih dari PHP4 miliar atau Rp1,09 triliun dalam 5 tahun.

Pimentel menyebut potensi penerimaan yang hilang ini semestinya dapat dibelanjakan untuk program peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam hitungannya, dana PHP4 miliar antara lain dapat dipakai untuk membangun 1.600 ruang kelas baru atau 138 hingga 190 kilometer jalan beton.

"Kita seharusnya berfokus pada langkah-langkah yang memperkuat sistem pajak kita, menutup kebocoran, serta menggunakan dana publik secara efisien untuk rakyat," ujarnya dilansir newsinfo.inquirer.net.

Adapun untuk program peningkatan kunjungan wisatawan asing, Pimentel menyarankan pemerintah untuk menggencarkan pembangunan infrastruktur serta menjamin keselamatan wisatawan dengan meningkatkan kualitas jalan, transportasi, dan akomodasi.

RUU memuat usulan fasilitas VAT refund kepada orang yang memenuhi persyaratan. Syarat tersebut utamanya yakni diajukan oleh wisatawan pemegang paspor asing yang tidak terlibat dalam perdagangan atau bisnis di Filipina.

Kemudian, VAT refund hanya dapat diajukan atas barang yang dibeli dari toko-toko yang terdaftar, menjadi bawang bawaan wisatawan saat meninggalkan Filipina dalam waktu 60 hari sejak tanggal pembelian. Selain itu, nilai barang yang dibeli berjumlah setidaknya PHP3.000 atau Rp823.700 per transaksi. (sap)