Soal Transisi Menuju Energi Terbarukan, Wamenkeu Minta PLN Bersiap

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengingatkan PT PLN (Persero) untuk bersiap dalam melakukan transisi menuju energi terbarukan.

Suahasil memandang transisi menuju energi terbarukan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Untuk itu, PLN sebagai satu-satunya perusahaan listrik di Indonesia harus siap untuk melaksanakan transisi energi.

"Transisi menuju energi hijau mesti ditata dan saya pastikan teman-teman PLN akan kena imbas yang luar biasa," katanya dalam seminar Leaders Talk PT PLN Series 2023, Senin (13/2/2023).

Suahasil menuturkan transisi menuju energi terbarukan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Selain itu, ada pula upaya lain seperti pengembangan ekonomi hijau, penggunaan produksi dalam negeri, serta hilirisasi industri.

Dia menjelaskan semua negara di dunia, termasuk Indonesia, sedang menuju transisi menuju energi terbarukan. Beberapa sumber energi terbarukan yang sudah populer dimanfaatkan di antaranya dari tenaga surya, air, dan angin.

Selain itu, terdapat pula sumber energi terbarukan yang mulai diperkenalkan di antaranya hidrogen. Menurutnya, PLN harus memiliki pola pikir untuk responsif terhadap inovasi mengenai pemanfaatan sumber energi terbarukan lainnya.

"Kalau kita sudah tahu bahwa ini unavoidable, kita sudah akan pasti kena imbas. Daripada diimbas oleh gerakan dari luar, mbok ya PLN menyusun sendiri," ujarnya.

Saat ini, lanjut Suahasil, skema pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik atau power wheeling juga tengah ramai dibahas. Menurutnya, skema tersebut bakal terjadi pada suatu hari sehingga PLN perlu menyiapkan langkah transformasinya sejak sekarang.

Sejalan dengan transisi itu, pemerintah juga berencana menerapkan pajak karbon. Kebijakan tersebut telah tertuang dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan walaupun belum diimplementasikan hingga saat ini.

Pengenaan pajak karbon akan menggunakan mekanisme cap and trade. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyebut pemerintah akan menguji coba mekanisme pajak karbon secara terbatas di PLN. (rig)