Soal Desain Pajak Digital, Konsultasi Publik Dibuka

BRUSSELS, DDTCNews – Komisi Eropa menggelar konsultasi publik terkait dengan usulan desain pajak digital.

Dengan konsultasi publik, Komisi Eropa ingin mendapatkan masukan tentang desain pajak digital yang berlaku untuk seluruh blok euro. Komisi Eropa menegaskan proposal pajak digital berjalan paralel dengan inisiatif OECD untuk mereformasi perpajakan perusahaan multinasional.

"Komisi membuka konsultasi pada 18 Januari dan berencana untuk memasukkan proposal kepada legislatif pada Juni 2021," tulis keterangan resmi Komisi Eropa, dikutip pada Selasa (26/1/2021).

Kepala Direktorat Perpajakan dan Kepabeanan Komisi Eropa Benjamin Angel mengatakan publik bisa berkontribusi dengan memberikan saran atau komentar terkait dengan rancangan aturan pajak digital. Masukan publik diserahkan paling lambat 12 April 2021.

Menurutnya, Komisi Eropa juga akan merilis informasi tambahan berupa proyeksi dampak kebijakan dan potensi penerimaan dari pajak digital. Masukan dan komentar juga akan diterima sebagai bahan perbaikan proposal kebijakan. Komentar terkait dengan dampak kebijakan paling lambat disampaikan pada 11 Februari 2021.

“Tujuan utama dari pajak digital adalah memungkinkan kontribusi yang lebih adil dari perusahaan yang beroperasi di bidang digital," ujar Angel.

Komisioner Eropa bidang Perdagangan Valdis Dombrovskis menyambut baik langkah Amerika Serikat (AS) yang menunda tarif balasan terhadap pajak layanan digital Prancis. Menurutnya, penundaan aksi retaliasi tersebut hanya berlaku sementara dan perlu kesepakatan internasional sebagai solusi permanen.

Dia memaparkan kebijakan perpajakan internasional yang sudah berlaku sejak 1920-an perlu perombakan besar untuk menjawab tantangan ekonomi digital. Oleh karena itu, Uni Eropa memiliki agenda sendiri terkait dengan pajak digital dan hal tersebut mengikuti perkembangan pembahasan di bawah koordinasi OECD.

"Kami segera menerbitkan proposal perpajakan bisnis untuk abad ke-21 yang menguraikan langkah lanjutan dari agenda kami tentang perpajakan perusahaan digital, kemudian diikuti proposal pungutan digital pada pertengahan tahun," ungkap Dombrovskis, seperti dilansir Tax Notes International. (kaw)