KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Muhamad Wildan | Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Ilustrasi.

BEKASI, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi melakukan survei lapangan guna mendata dan mendaftarkan pelaku usaha yang selama ini belum terdaftar sebagai wajib pajak.

Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Bekasi Jenal Aca mengatakan pendataan dilakukan untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Langkah ini juga dilakukan untuk dapat mengejar target PAD yang telah ditetapkan pada tahun ini.

"Pajak daerah ini merupakan salah satu sumber dana yang penting untuk pembangunan serta dalam mendukung program program pemerintah daerah yang sudah direncanakan," katanya, dikutip pada Jumat (26/4/2024).

Baca Juga:
NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Tahun ini, target pajak daerah telah ditetapkan Rp2,67 triliun. Hingga 16 April 2024, Pemkab Bekasi baru mengumpulkan penerimaan pajak daerah senilai Rp570 miliar atau 21,46% dari target yang ditetapkan.

"Ada beberapa sumber potensi yang akan dimaksimalkan. Setidaknya setelah liburan hari Lebaran ini, kami akan lebih semangat demi kepentingan Kabupaten Bekasi," ujar Jenal seperti dilansir radarbekasi.id.

Terbaru, Bapenda juga melakukan pendataan dan pendaftaran atas rumah kos, hunian vertikal, dan pelaku usaha kuliner di rest area tol Jakarta-Cikampek.

Baca Juga:
Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim Bapenda Kabupaten Bekasi secara berkesinambungan untuk mendapatkan data akurat sebagai dasar untuk menetapkan objek pajak dan wajib pajak baru.

"Kegiatan survei lapangan ini bertujuan untuk menggali potensi pendapatan daerah dari sektor pajak terhadap wajib pajak yang belum terdaftar," kata Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi Ani Gustini. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses