PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Simak, Ini Sederet Rencana dan Usulan Upaya Pemulihan Ekonomi

Dian Kurniati | Jumat, 21 Agustus 2020 | 16:13 WIB
Simak, Ini Sederet Rencana dan Usulan Upaya Pemulihan Ekonomi

(foto: Kemenko Perekonomian)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah menyusun strategi percepatan realisasi belanja negara untuk memulihkan perekonomian nasional dari tekanan pandemi virus Corona.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah kini berfokus pada akselerasi realisasi anggaran program-program strategis penanganan Covid-19 sekaligus program di kementerian/lembaga. Percepatan belanja ini diyakini mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2020 dan keseluruhan tahun.

“Tidak lupa, kami juga menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi yang rutin. Secara regular dilaksanakan koordinasi untuk percepatan realisasi belanja ini," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2020).

Baca Juga:
Tersangka Penggelapan PPN Mengaku Kapok Setelah Bayar Denda 300 Persen

Airlangga pun mengumpulkan para menteri di bawah koordinasinya dan menggelar rapat mengenai upaya percepatan belanja pemerintah tersebut. Ada belasan usulan yang terhimpun dan akan dimasukkan dalam strategi percepatan realisasi belanja negara.

Usulan program yang sedang disiapkan antara lain pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) di daerah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 105/2020, tambahan dana insentif daerah (DID) untuk program PEN, serta program padat karya peremajaan sawit rakyat (PSR).

Selain itu, ada program pengembangan desa digital dan UMKM digital, penambahan kuota alokasi program kartu prakerja, program gerakan belanja di pasar rakyat, serta program padat karya dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Baca Juga:
Juni 2024: NPWP Cabang Digantikan NITKU, Pengawasan Diperkuat ke HWI

Sejumlah kementerian dan lembaga juga mengajukan beberapa usulan program. Usulan itu meliputi program bangga buatan Indonesia, program beli karet untuk aspal 2020-2021, serta program beli bahan baku industri kecil dan menengah (IKM).

Usulan lainnya, program beli (diskon) produk UMKM, program beli produk rakyat melalui Pegadaian, serta program padat karya penyangga wisata.

Menurut Airlangga, usulan-usulan program itu diajukan karena memenuhi kriteria mendorong pemulihan ekonomi, berdampak signifikan terhadap penyerapan pekerja (padat karya) maupun pada pertumbuhan ekonomi, serta memiliki nilai program yang cukup besar.

Baca Juga:
Pengawasan Aset Kripto Resmi Beralih ke OJK Januari 2025

Dia menambahkan upaya akselerasi belanja pemerintah untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi kini memang diupayakan dari berbagai aspek. Misalnya, dari sisi ketenagakerjaan, ada program kartu prakerja yang telah memasuki gelombang V.

Pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas investasi baik berupa fasilitas perpajakan maupun nonperpajakan untuk menumbuhkan sentimen positif kepada para investor. Di sisi lain, ada fasilitas yang mempermudah ekspor-impor demi memulihkan perdagangan internasional.

"Guna memberikan dorongan terhadap kegiatan ekspor dan impor, khususnya impor bahan baku dan bahan modal, pemerintah juga terus mengurangi hambatan impor bahan baku/penolong khususnya untuk industri yang berorientasi ekspor," ujarnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Tersangka Penggelapan PPN Mengaku Kapok Setelah Bayar Denda 300 Persen

Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:00 WIB KILAS BALIK 2024

Juni 2024: NPWP Cabang Digantikan NITKU, Pengawasan Diperkuat ke HWI

Sabtu, 28 Desember 2024 | 13:30 WIB ASET KRIPTO

Pengawasan Aset Kripto Resmi Beralih ke OJK Januari 2025

BERITA PILIHAN
Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Tersangka Penggelapan PPN Mengaku Kapok Setelah Bayar Denda 300 Persen

Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:00 WIB KILAS BALIK 2024

Juni 2024: NPWP Cabang Digantikan NITKU, Pengawasan Diperkuat ke HWI

Sabtu, 28 Desember 2024 | 13:30 WIB ASET KRIPTO

Pengawasan Aset Kripto Resmi Beralih ke OJK Januari 2025

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Barang Keperluan Proyek Pemerintah

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:07 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Hitung Hari sebelum Coretax Resmi Berlaku, PKP Perlu Bikin Sertel Baru

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:00 WIB PERATURAN KEPABEANAN

Aturan Baru terkait Pembukuan di Bidang Bea dan Cukai, Unduh di Sini

Sabtu, 28 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Perlu WP OP Siapkan Sebelum Lapor SPT Tahunan