Setoran PBB Sudah Lampaui Target, Pemda dan DPRD Sepakat Lakukan Ini

PONOROGO, DDTCNews – Pemkab Ponorogo meraup penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dalam tahun berjalaan ini sejumlah Rp43 miliar, atau 103,8% dari target yang ditetapkan pada tahun ini senilai Rp41 miliar.

Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Agus Susila mengatakan pemkab bersama DPRD kemudian sepakat untuk menaikkan target setoran PBB-P2 pada tahun ini menyusul pencapaian tersebut.

"Untuk target penerimaan PBB-P2 sudah lebih dari target sehingga targetnya diubah menjadi Rp44 miliar," katanya, dikutip pada Jumat (22/9/2023).

Agus optimistis target penerimaan PBB-P2 dalam APBD-P tersebut dapat tercapai pada akhir tahun. Alasannya, kepatuhan wajib pajak dalam melunasi PBB-P2 sejauh ini terus meningkat.

Berdasarkan catatan pemda, terdapat lebih dari 600.000 wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Ponorogo. Sejak awal tahun, BPPKAD terus mendorong wajib pajak melunasi PBB-P2. Salah satu upaya yang ditempuh ialah dengan melibatkan perangkat desa/kelurahan.

Dia menjelaskan terdapat 200 desa/kelurahan dari 307 desa/kelurahan di Kabupaten Ponorogo yang telah melunasi PBB-P2. Pada desa/kelurahan yang belum lunas, BPPKAD akan terus mengimbau untuk segera menyelesaikan kewajiban pajaknya.

Agus menyebut jatuh tempo pembayaran PBB-P2 di wilayahnya ditetapkan pada 31 Agustus 2023. Meski sudah lewat, wajib pajak tetap disarankan segera melunasi sehingga sanksi berupa bunganya tidak terlalu besar.

"Kalau menunggak nanti dikenai denda sebesar 2% tiap bulannya. Harapannya bisa segera membayar pajak," ujarnya seperti dilansir koranmemo.com.

Pemkab Ponorogo memiliki aplikasi Sistem Informasi dan Pelayanan Pajak Daerah Terpadu Berbasis NIK atau Sipandaunik untuk memudahkan pembayaran pajak daerah. Untuk metode pembayarannya, wajib pajak bisa memanfaatkan mobile banking, ATM, dan loket Bank Jatim. (rig)