KEBIJAKAN CUKAI

Setoran Cukai Turun, Pemerintah Tetap Hati-Hati Tambah Objek Baru

Dian Kurniati | Minggu, 14 Juli 2024 | 11:30 WIB
Setoran Cukai Turun, Pemerintah Tetap Hati-Hati Tambah Objek Baru

Dirjen Bea dan Cukai Askolani.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyatakan tetap hati-hati melakukan ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) di tengah tren kontraksi penerimaan cukai.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan penambahan objek cukai bukan hanya bertujuan untuk menambah penerimaan negara. Menurutnya, kebijakan ekstensifikasi BKC harus mempertimbangkan semua aspek, terutama dampaknya pada perekonomian.

"Semua itu kami lihat, jadi enggak boleh semata-semata hanya ke penerimaan maksimal, tetapi tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi," katanya, dikutip pada Minggu (14/7/2024).

Baca Juga:
Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Pemerintah masih mematangkan rencana ekstensifikasi BKC dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan nasional. Saat ini, rencana ekstensifikasi BKC ditujukan untuk produk plastik dan minuman bergula dalam kemasan (MBDK).

Wacana pengenaan cukai plastik sudah terdengar sejak 2016. Pada APBN-P 2016, pemerintah bahkan sudah menetapkan target penerimaan cukai plastik senilai Rp1 triliun. Tahun ini, setoran cukai plastik ditargetkan mencapai Rp1,84 triliun.

Perihal cukai MBDK, pemerintah mulai menyampaikannya kepada DPR pada awal 2020. Pemerintah dan DPR kemudian mematok target penerimaan cukai MBDK untuk pertama kalinya pada APBN 2022 senilai Rp1,5 triliun. Tahun ini, targetnya senilai Rp4,38 triliun.

Baca Juga:
Alami Eror di Jenis Pekerjaan Saat Perbarui DUK, Ini Kata Kring Pajak

Melalui dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, pemerintah menuliskan rencana pengenaan cukai terhadap produk plastik dan BMDK pada tahun depan. Ekstensifikasi menjadi salah satu kebijakan untuk mendukung penerimaan negara.

Pada semester I/2024, realisasi penerimaan cukai yang utamanya ditopang oleh cukai hasil tembakau (CHT) mencapai Rp101,8 triliun atau 41,4% dari target. Realisasi ini turun 3,9% karena fenomena peralihan konsumsi ke rokok dengan harga lebih murah (downtrading).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyatakan bahwa penerimaan cukai menjadi salah satu yang diwaspadai pemerintah karena mengalami kontraksi sejak tahun lalu. Pada semester I/2023, kontraksi penerimaannya bahkan mencapai 12,2%. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6