RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPh Pasal 26 atas Technical Assistance Fee

Abiyoga Sidhi Wiyanto | Senin, 27 Mei 2024 | 15:25 WIB
Sengketa DPP PPh Pasal 26 atas Technical Assistance Fee

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai koreksi positif peredaran usaha atas pembayaran jasa technical assistance kepada X Co yang berkedudukan di Jepang.

Otoritas pajak melakukan koreksi atas objek PPh Pasal 26 terkait dengan pembayaran jasa technical assistance fee dan freight expense. Otoritas pajak menilai atas penghasilan yang diterima X Co atas jasa technical assistance fee dan freight expense terutang PPh Pasal 26 di Indonesia.

Dalam hal ini, wajib pajak tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang mendukung argumennya dan juga tidak dapat menyertakan surat keterangan domisili (SKD) dari X Co.

Baca Juga:
Banyak Sengketa Pilkada, Uji Materiil UU KUP-Pengadilan Pajak Tertunda

Sebaliknya, wajib pajak menyatakan transaksi technical assistance fee dan freight expense merupakan transaksi jasa dan pembelian barang yang dilakukan dengan X Co. Lebih lanjut, wajib pajak membayar sejumlah dana atas jasa dan barang yang diterimanya dari X Co.

Dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 26 UU PPh dan Pasal 7 P3B Indonesia-Jepang, penghasilan yang diterima oleh X Co terutang pajak di Jepang. Menurut ketentuan tersebut, wajib pajak tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan SKD kepada otoritas pajak.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk menolak permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Kemudian, pada tingkat PK, Mahkamah Agung menolak Permohonan PK yang diajukan oleh wajib pajak.

Baca Juga:
Sengketa atas Koreksi DPP PPN yang Kurang Dibayar

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau Perpajakan DDTC.

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat koreksi yang dilakukan oleh otoritas pajak sudah tepat.

Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan menolak permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak. Selanjutnya, dengan diterbitkannya Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-33578/PP/M.VI/13/2011 tertanggal 16 September 2012, wajib pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 3 Februari 2012.

Baca Juga:
Sengketa PPN atas Klaim Layanan Garansi Suku Cadang Mobil

Pokok sengketa dalam perkara ini yaitu adanya koreksi dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 26 senilai Rp8.667.152.793 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak Yang Bersengketa

PEMOHON PK selaku wajib pajak menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Dalam perkara ini, terdapat 2 jenis koreksi yang dilakukan. Adapun kedua koreksi tersebut menyebabkan pajak yang kurang dibayar.

Pertama, koreksi terkait dengan pembayaran technical assistance fee. Dalam transaksi ini, Pemohon PK menerima jasa dari X Co yang berkedudukan di Jepang. Kemudian, Pemohon PK melakukan pembayaran jasa kepada X Co.

Baca Juga:
Profesional DDTC Edukasi Mahasiswa Soal Beracara di Pengadilan Pajak

Menurut Pemohon PK, atas penghasilan pembayaran jasa tersebut tidak terutang PPh Pasal 26 di Indonesia, tetapi di Jepang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, tidak diserahkannya SKD kepada Termohon PK tidak serta merta menimbulkan kewajiban pemungutan PPh Pasal 26 di Indonesia.

Untuk mendukung argumennya, Pemohon PK telah menyerahkan bukti-bukti pendukung terkait transaksi tersebut. Selain itu, Pemohon PK telah menyertakan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) yang menunjukkan komponen pembayaran technical assistance fee.

Kedua, koreksi terkait freight expense. Dalam hal ini, Pemohon PK membeli barang dari X Co yang berkedudukan di Jepang. Atas pembelian barang tersebut, Pemohon PK wajib membayar freight expense kepada X Co.

Baca Juga:
Coretax Digunakan 1 Januari 2025, DJP Beberkan Progres Persiapannya

Menurut Pemohon PK, penghasilan yang diterima oleh X Co tidak dikenakan pajak di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU PPh dan Pasal 7 P3B Indonesia–Jepang. Dengan kata lain, penghasilan yang diterima X Co tersebut terutang di Jepang. Oleh karena adanya ketentuan tersebut, Pemohon PK berpendapat tidak perlu menyerahkan SKD kepada Termohon PK.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Pemohon PK menyimpulkan koreksi yang dilakukan Termohon PK tidak dapat dibenarkan sehingga harus ditolak.

Sebaliknya, Termohon PK tidak setuju dengan argumen Pemohon PK. Menurut termohon PK, pada saat uji bukti, Pemohon PK tidak menyerahkan bukti-bukti yang dapat mendukung pendapatnya secara lengkap, baik untuk koreksi technical fee dan freight expense.

Baca Juga:
Komwasjak Soroti Rendahnya ACR Indonesia dan Tingginya Sengketa Pajak

Termohon PK menilai penghasilan yang diterima oleh X Co berupa technical fee dan freight expense terutang PPh Pasal 26 di Indonesia. Sebab, Pemohon PK tidak dapat menunjukkan SKD dari X Co yang dimaksud. Berdasarkan pada uraian di atas, koreksi yang dilakukan Termohon PK sudah benar sehingga dapat dipertahankan.

Pertimbangan Mahkamah Agung

MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-33578/PP/M.VI/13/2011 yang menyatakan menolak permohonan banding sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Setidaknya terdapat 2 pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, alasan permohonan PK atas koreksi DPP PPh Pasal 26 atas technical fee dan juga freight expense tidak dapat dibenarkan. Sebab, dalil-dalil yang diajukan Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

Baca Juga:
5 Alasan Permohonan Peninjauan Kembali di Tingkat Mahkamah Agung

Kedua, Pemohon PK tidak dapat menyerahkan bukti berupa SKD dari X Co ketika persidangan berlangsung. Oleh karena itu, koreksi Termohon PK tetap dipertahankan karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Berdasarkan pada kedua pertimbangan di atas, Mahkamah Agung menilai permohonan PK yang diajukan tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK ditetapkan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.


(Disclaimer)
Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 11:30 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Banyak Sengketa Pilkada, Uji Materiil UU KUP-Pengadilan Pajak Tertunda

Jumat, 20 Desember 2024 | 19:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Koreksi DPP PPN yang Kurang Dibayar

Jumat, 13 Desember 2024 | 16:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN atas Klaim Layanan Garansi Suku Cadang Mobil

Jumat, 13 Desember 2024 | 13:42 WIB BINUS UNIVERSITY

Profesional DDTC Edukasi Mahasiswa Soal Beracara di Pengadilan Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax