PEMBIAYAAN APBN

Semester II/2021, Pemerintah Bakal Tarik Utang Rp515,1 Triliun

Dian Kurniati | Senin, 12 Juli 2021 | 16:47 WIB
Semester II/2021, Pemerintah Bakal Tarik Utang Rp515,1 Triliun

Materi yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Bangga) DPR, Senin (12/7/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mencatat realisasi pembiayaan utang neto sepanjang semester I/2021 telah mencapai Rp443,0 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan outlook pembiayaan utang pemerintah sepanjang tahun ini akan senilai Rp958,1 triliun atau lebih kecil dari rencana awal Rp1.177,4 triliun. Menurutnya, sisa pembiayaan utang senilai Rp515,1 triliun akan direalisasikan pada semester ini.

"Ini hal yang bagus. Berarti kami mengurangi kenaikan utang yang harusnya Rp1.177 triliun menjadi Rp958 triliun atau turun 18,6%," katanya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (12/7/2021).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Sri Mulyani mengatakan outlook pembiayaan utang tahun ini dipengaruhi defisit APBN juga diprediksi lebih rendah dari rencana awal. Selain itu, pemerintah juga berencana memanfaatkan tambahan saldo anggaran lebih (SAL) pada pembiayaan lainnya.

Menurutnya, pemanfaatan tambahan SAL dapat dilakukan untuk tambahan investasi pemerintah dalam rangka penyelesaian Jalan Tol Transsumatera I dan infrastruktur transportasi lainnya.

Mengenai defisit APBN, outlook akan mencapai Rp939,6 triliun atau lebih kecil dari rencana awal Rp1.006,4 triliun. Meski demikian, secara rasio, perkiraan defisit tersebut setara 5,7% terhadap produk domestik bruto (PDB), persis seperti yang direncanakan pemerintah dalam UU APBN.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Secara umum, Sri Mulyani menilai kinerja penerimaan dan penyerapan anggaran tergolong bagus pada semester I/2021. Outlook penerimaan negara 2021 yang didominasi perpajakan akan mencapai Rp1.760,7 triliun atau tumbuh 6,9% dari tahun lalu. Angka itu juga setara dengan 101,0% terhadap target Rp1.743,6 triliun.

Sementara dari sisi belanja, pemerintah memproyeksi realisasinya akan senilai Rp2.700,4 triliun atau Rp98,2% dari pagu Rp2.750,0 triliun. Outlook belanja itu tetap tumbuh 4,0% dari realisasi tahun lalu yang tercatat senilai Rp2.595,5 triliun. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN