'Saya Minta Mendagri dan Menkeu, Tegur Mereka'

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegur para kepala daerah yang belum menganggarkan dana untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah virus Corona (Covid-19).

Presiden mengatakan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus menyisir ulang anggarannya untuk memfokuskan kekuatan dalam menangani wabah Covid-19. Anggaran jangan sampai lari dari 3 prioritas, yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan stimulus ekonomi.

“Pangkas belanja yang tidak prioritas, potong belanja yang tidak mendesak, perjalanan dinas, rapat-rapat, dan belanja lain yang tidak dirasakan oleh rakyat. Fokuskan semua kekuatan kita pada upaya penanganan Covid-19,” kata Presiden dalam pengantar rapat kabinet di Bogor, Selasa (14/4/2020).

Presiden mengatakan masih ada beberapa daerah yang APBD-nya masih seperti tidak ada apa-apa atau business as usual. Untuk itu, Presiden meminta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menegur para kepala daerah tersebut.

“103 daerah belum menganggarkan jaring pengaman sosial, 140 daerah belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi, dan 34 daerah belum menyampaikan anggaran penanganan. Artinya, ada di antara kita yang belum punya respons dan feeling dalam situasi tidak normal ini,” katanya.

Di samping itu, Presiden juga menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 2020 akan terkoreksi cukup tajam. Berbagai lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia sudah mempredsiksi ekonomi global 2020 akan memasuki periode resesi.

“Hitungan terakhir bisa tumbuh negatif 2,8%. Artinya ketarik sampai -6%. Oleh sebab itu, kita harus menyiapkan diri dengan berbagai skenario. Kita tidak boleh pesimis, kita harus tetap ikhtiar, berusaha, bekerja keras dalam upaya pemilihan kesehatan dan ekonomi. Insyaallah kita bisa,” katanya.

Presiden juga mengingatkan agar mewaspadai dampak lanjutan wabah Covid-19 pada perekonomian 2021. Peluang dan risikonya harus betul-betul dihitung dan dicermati, baik dari sisi domestik maupun dari sisi perekonomian global.

“Kita harus tetap fokus pada misi besar reformasi struktural yang harus terus berjalan. Reformasi percepatan pemerataan pembagunan, baik reformasi regulasi, birokrasi, peningkatan produktivitas, dan transformasi ekonomi,” katanya. (Bsi)