PRESIDEN JOKO WIDODO:

'Saya Minta Data Bansos Dibuka Transparan'

Redaksi DDTCNews | Senin, 04 Mei 2020 | 18:15 WIB

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo meminta data penerima bantuan sosial (bansos) dibuka secara transparan, siapa yang mendapatkan, kriterianya apa, dan jenis bantuannya apa, sehingga jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat.

Instruksi Presiden Joko Widodo ini disampaikan dalam pengantar rapat terbatas Laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang diikuti sejumlah pejabat tinggi dan menteri kabinet, seperti dilansir Sekretariat Kabinet RI di Youtube, Senin (4/5/2020).

Baca Juga:
Muhaimin: Masyarakat Bisa Usul dan Sanggah soal Data Penerima Bansos

Instruksi tersebut dikeluarkan menyusul protes dari sejumlah kepala desa yang mengaku kesulitan dalam mendistribusikan bantuan penanganan Covid-19. “Saya minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa,” kata Presiden.

Presiden menegaskan dengan transparansi data penerima bantuan tersebut tidak akan muncul kecurigaan-kecurigaan dari masyarakat. Kalaupun masih ada kecurigaan, sambungnya, pemerintah daerah bisa segera melakukan koreksi di lapangan.

Ia menambahkan dirinya sudah mendapatkan laporan bahwa berbagai bantuan baik dari pemerintah pusat maupun daerah sudah berjalan. Namun, ia meminta penambahan kecepatan, karena semakin cepat bantuan diterima maka semakin baik. “Saya minta minggu ini semua bisa diterima,” katanya.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Masih Sesuai Rencana, Pemerintah Siapkan Bansos

Presiden juga meminta Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, sampai Kepala Desa turun ke lapangan untuk memastikan pemberian bantuan ini. Ia juga meminta pemerintah daerah diberikan fleksibilitas, agar kalau ada warga miskin yang belum mendapatkan bantuan bisa segera dicarikan solusinya.

“Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing, ini betul-betul harus di-manage secara baik. Karena ada bantuan dari pusat, dari daerah dan dari desa. Terakhir saya minta dibuat hotline untuk pengaduan, sehingga apabila ditemukan penyimpangan bisa kita ketahui dengan cepat,” katanya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

05 Mei 2020 | 00:05 WIB

saya rasa transparansi diperlukan oleh masyarakat yang pada saat ini memusatkan perhatiannya kepada wabah covid 19. adapun perhatian masyarakat tertuju bagaimana langkah aktif pemerintah menggunakan uang negara untuk dapat didistribusikan kepada masyarakat berpotensi ekonomi lemah guna mengatasi masalah jangka pendek -menengah dalam 1 periode ini

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Muhaimin: Masyarakat Bisa Usul dan Sanggah soal Data Penerima Bansos

Selasa, 03 Desember 2024 | 14:39 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Masih Sesuai Rencana, Pemerintah Siapkan Bansos

Jumat, 22 November 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Naik Jadi 12 Persen, DJP: Untuk Danai Bansos dan Subsidi

Rabu, 16 Oktober 2024 | 13:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kebijakan Perpajakan dalam 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

BERITA PILIHAN

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi