PRESIDEN JOKO WIDODO:

'Saya Minta Data Bansos Dibuka Transparan'

Redaksi DDTCNews | Senin, 04 Mei 2020 | 18:15 WIB

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo meminta data penerima bantuan sosial (bansos) dibuka secara transparan, siapa yang mendapatkan, kriterianya apa, dan jenis bantuannya apa, sehingga jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat.

Instruksi Presiden Joko Widodo ini disampaikan dalam pengantar rapat terbatas Laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang diikuti sejumlah pejabat tinggi dan menteri kabinet, seperti dilansir Sekretariat Kabinet RI di Youtube, Senin (4/5/2020).

Baca Juga:
Kebijakan Perpajakan dalam 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Instruksi tersebut dikeluarkan menyusul protes dari sejumlah kepala desa yang mengaku kesulitan dalam mendistribusikan bantuan penanganan Covid-19. “Saya minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa,” kata Presiden.

Presiden menegaskan dengan transparansi data penerima bantuan tersebut tidak akan muncul kecurigaan-kecurigaan dari masyarakat. Kalaupun masih ada kecurigaan, sambungnya, pemerintah daerah bisa segera melakukan koreksi di lapangan.

Ia menambahkan dirinya sudah mendapatkan laporan bahwa berbagai bantuan baik dari pemerintah pusat maupun daerah sudah berjalan. Namun, ia meminta penambahan kecepatan, karena semakin cepat bantuan diterima maka semakin baik. “Saya minta minggu ini semua bisa diterima,” katanya.

Baca Juga:
Wamenkeu Thomas: Turunnya Kelas Menengah Bakal Jadi Perhatian Prabowo

Presiden juga meminta Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, sampai Kepala Desa turun ke lapangan untuk memastikan pemberian bantuan ini. Ia juga meminta pemerintah daerah diberikan fleksibilitas, agar kalau ada warga miskin yang belum mendapatkan bantuan bisa segera dicarikan solusinya.

“Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing, ini betul-betul harus di-manage secara baik. Karena ada bantuan dari pusat, dari daerah dan dari desa. Terakhir saya minta dibuat hotline untuk pengaduan, sehingga apabila ditemukan penyimpangan bisa kita ketahui dengan cepat,” katanya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

05 Mei 2020 | 00:05 WIB

saya rasa transparansi diperlukan oleh masyarakat yang pada saat ini memusatkan perhatiannya kepada wabah covid 19. adapun perhatian masyarakat tertuju bagaimana langkah aktif pemerintah menggunakan uang negara untuk dapat didistribusikan kepada masyarakat berpotensi ekonomi lemah guna mengatasi masalah jangka pendek -menengah dalam 1 periode ini

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 16 Oktober 2024 | 13:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kebijakan Perpajakan dalam 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Jumat, 27 September 2024 | 16:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wamenkeu Thomas: Turunnya Kelas Menengah Bakal Jadi Perhatian Prabowo

Kamis, 05 September 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Lanjutkan Bantuan Pangan Beras di 2025, Bapanas Minta Rp16,68 Triliun

Jumat, 23 Agustus 2024 | 17:45 WIB BANTUAN SOSIAL

Bantuan Beras Oktober Ditargetkan Tersalur Sebelum Pilkada Dimulai

BERITA PILIHAN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN