PRANCIS

Sampah Plastik Dunia Menggunung, OECD Usul Cakupan Cukai Diperluas

Muhamad Wildan | Jumat, 03 Juni 2022 | 18:30 WIB
Sampah Plastik Dunia Menggunung, OECD Usul Cakupan Cukai Diperluas

Ilustrasi. Pemulung mencari barang bekas di tumpukan sampah plastik di salah satu ruas jalan di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (3/7/2021). ANTARAFOTO/Basri Marzuki/foc.

PARIS, DDTCNews - Volume sampah plastik global diperkirakan bisa meningkat hampir 3 kali lipat pada 2060 dan setengahnya akan menumpuk di tempat pembuangan akhir.

Merujuk pada laporan terbaru bertajuk Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060, OECD menyebut kebijakan yang radikal diperlukan untuk menekan permintaan plastik dan mendorong daur ulang plastik.

"Jika kita menginginkan dunia yang bebas dari polusi plastik, kita perlu mengambil tindakan yang tegas dan terkoordinasi secara global," ujar Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam keterangan resmi, Jumat (3/6/2022).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Menurut Cormann, salah satu kebijakan yang dapat diambil pemerintah di berbagai negara adalah mengenakan cukai atas plastik. Cukai adalah salah satu instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk menekan permintaan produk-produk plastik sekali pakai.

Saat ini, sudah terdapat 127 negara yang menerapkan cukai atas plastik sekali pakai atau bahkan melarang penggunaan produk tersebut. Menurut OECD, cakupan cukai plastik masih terlalu sempit dan belum sepenuhnya menghasilkan dampak positif terhadap lingkungan.

Sebagai contoh, banyak negara yang selama ini hanya berfokus pada kantong plastik dalam kebijakan cukainya. Bukannya menekan jumlah sampah, langkah tersebut justru meningkatkan sampah berbahan dasar selain plastik.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

"Cakupan kebijakan perlu diperluas dan implementasi perlu diperluas untuk mendukung pengurangan sampah plastik secara struktural," tulis OECD dalam laporannya.

Tak hanya itu, pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang mendorong pemilahan dan daur ulang sampah plastik. Daur ulang sampah plastik baru akan terjadi dalam skala besar bila kegiatan tersebut menghasilkan keuntungan bagi pelakunya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja