Rutin Bayar Pajak Tapi Dapat Surat Tagihan Pajak, Simak Penjelasan DJP

PINRANG, DDTCNews - KP2KP Pinrang, Sulawesi Selatan memberikan layanan konsultasi perorangan kepada wajib pajak terkait dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Penjelasan diberikan kepada seorang wajib pajak berkegiatan usaha yang mengaku bingung karena dirinya menerima STP beberapa hari sebelumnya.

"Saya mendapatkan surat dari kantor pajak yang saya terima beberapa hari yang lalu. Dalam surat tersebut tertera sejumlah nominal. Saya mohon penjelasan apakah nominal tersebut merupakan denda atau apa, padahal saya rutin membayar [pajak] setiap bulan," ujar wajib pajak bernama Abdul Aziz, dikutip dari siaran pers DJP, Rabu (16/3/2022).

Petugas KP2KP Pinrang Ihya Ulumuddin lantas memberikan penjelasan terkait keluhan yang disampaikan Abdul. Menurutnya, kewajiban perpajakan yang diemban seorang wajib pajak yang berkegiatan usaha ada 2 yakni membayar pajak dan melaporkannya.

Pembayaran pajak, imbuhnya, dilakukan secara bulanan dengan tarif PPh final yang diatur dalam PP 23/2018 apabila wajib pajak termasuk UMKM. Kemudian, pelaporan dilakukan setiap tahun maksimal tanggal 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi.

"Menurut tata kelola kami, Bapak [Abdul Aziz] belum melaporkan SPT Tahunan 2020. Jadi SPT Tahunan wajib dilaksanakan oleh wajib pajak. Surat yang Bapak terima adalah surat yang diterbitkan untuk memberikan sanksi atas ketidakpatuhan [pelaporan SPT Tahunan] tersebut," ujar Ihya.

Menanggapi penjelasan petugas pajak, Abdul menyampaikan akan lebih patuh dan tertib dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Dia mengaku memang kerap terlupa untuk melaporkan SPT Tahunan karena momentumnya hanya sekali dalam setahun.

"Semoga dengan diterbitkannya denda seperti ini membuat saya tersadar akan kewajiban yang seharusnya saya tunaikan," kata Abdul

Abdul pun kemudian membuat kode billing pembayaran atas STP yang dibawanya. Seluruh tagihan perlu dilunasi terlebih dulu untuk kemudian dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Petugas pajak juga membantu Abdul melaporkan SPT Tahunan 2020 dan 2021 sehingga tidak terjadi keterlambatan pelaporan. (sap)