Revisi UU PPh Disahkan, Begini Isinya

SINGAPURA, DDTCNews – Anggota parlemen telah menyepakati revisi Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan 2017 yang akan membawa beberapa perubahan terhadap ketentuan pajak penghasilan di Singapura.

Menteri Keuangan Singapura Indranee Rajah mengatakan revisi tersebut akan memberikan keringanan kepada wajib pajak orang pribadi berupa pengembalian atau refund sebesar 20% dari pajak yang terutang di tahun 2017, dengan batasan SGD500 atau Rp4,9 juta per wajib pajak.

“Tidak hanya untuk wajib pajak orang pribadi, amandemen ini juga memberikan keringanan pajak penghasilan bagi pengusaha besar dan UKM,” pungkasnya, Jumat (13/10).

Keringanan atas pajak penghasilan Badan yang berlaku untuk tahun 2017 juga akan ditingkatkan dengan menaikkan batasan dari SGD20.000 menjadi SGD25.000. Sementara, proporsi yang dapat dikembalikan tetap sebesar 50%.

Rajah menambahkan jangka waktu restitusi akan diperpanjang hingga tahun pemeriksaan 2018, dengan ketentuan 20% dari utang pajak tidak melebihi SGD10.000. “Hal ini akan membantu perusahaan melalui ketidakpastian ekonomi dan restrukturisasi usahanya,” imbuhnya.

Mulai tahun 2018, wajib pajak juga dapat mengklaim pengurangan pajak untuk jumlah pembayaran penuh yang dilakukan dengan Perjanjian Bagi Hasil untuk proyek-proyek penelitian dan pengembangan (R&D).

Selain itu, perusahaan akan diwajibkan untuk mengelola dokumentasi penentuan harga wajar (TP Doc). Pasalnya sejak 2006 lalu, Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) telah mendorong perusahaan untuk menata kelola TP Doc dan aturan tersebut kini telah sah.

“Menerapkan aturan TP Doc akan menunjukkan komitmen Singapura untuk ikut standar internasional dan memastikan bahwa keuntungan yang dipajaki di Singapura akan sepadan dengan fungsi, aset, dan risiko bisnis di Singapura,” ungkapnya.

Bagi UKM, seperti dilansir dalam tax-news.com, persyaratan pembuatan TP Doc hanya akan berlaku untuk perusahaan dengan laba kotor lebih dari SGD10 juta dan memiliki transaksi dengan pihak afiliasi yang cukup signifikan. Dengan demikian, amandemen UU diperkirakan akan mempengaruhi kurang dari 5% perusahaan Singapura. (Gfa)