AMERIKA SERIKAT

Reformasi Pajak Trump Belum Jelas

Redaksi DDTCNews | Rabu, 01 Februari 2017 | 09:18 WIB
 Reformasi Pajak Trump Belum Jelas

NEW YORK, DDTCNews – Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melakukan reformasi pajak masih menunggu persetujuan Kongres. Sampai saat ini, Trump masih tetap dengan rencananya untuk mengurangi pajak perusahaan dari yang awalnya 35% menjadi 15% hingga 20%.

Juru bicara Gedung Putih Sean Spicer menjelaskan rencana reformasi pajak Presiden Trump harus mencapai kesepakatan dari dua pihak, yaitu Gedung Putih dan Kongres.

“Saya rasa Anda telah melihat komitmen Presiden untuk memperjuangkan usaha mikro. Kami akan melihat dari dua sisi, antara Komite Keuangan Senat dan Komite Keuangan Gedung Putih, untuk mengembangkan perencanaan perpajakan yang komprehensif. Dan saya pikir adanya keinginan Kongres untuk melakukan itu akan menjadi hal yang sangat menjanjikan,” ujarnya, Senin (30/1), dalam konferensi pers harian pemerintah Amerika Serikat.

Baca Juga:
Trump Ingin Kenakan Bea Masuk 100 Persen atas Impor Semikonduktor

Secara terpisah, Kepala Divisi Penjualan dan Perdagangan Cowen & Co. David Seaburg berpendapat bahwa perlu adanya kepastian dari pemerintah mengenai kebijakan tersebut. Pasalnya hal itu memengaruhi keputusan investor dalam membeli saham.

“Orang-orang ingin membeli saham sejak Trump terpilih. Akan tetapi, pasar membutuhkan afirmasi mengenai rencana pajak Trump,” jelasnya.

Menurut Seaburg, untuk menangani masalah pelik, seperti reformasi pajak, membutuhkan fokus politik, mengingat Trump baru saja menduduki kursi jabatannya. Ia juga beranggapan bahwa dibutuhkan dasar atau urgensi dari kebijakan pemotongan pajak perusahaan dan individu serta perubahan regulasi.

Baca Juga:
Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

“Jika (regulasi) itu tidak muncul tepat pada waktunya, maka kondisi saham bisa jadi akan semakin memburuk,” tambahnya.

Selain pajak perusahaan, sebagaimana dilansir dari fox business, Trump juga berencana untuk mengurangi pajak perorangan sebagai bagian dari usaha perluasan reformasi pajak. Dalam beberapa hari terakhir, ia juga berjanji untuk memangkas 75% dari semua regulasi selama masa jabatannya. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ingin Kenakan Bea Masuk 100 Persen atas Impor Semikonduktor

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi

Kamis, 30 Januari 2025 | 11:11 WIB INFOGRAFIS PAJAK

9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak