AMERIKA SERIKAT

Reformasi Pajak Trump Belum Jelas

Redaksi DDTCNews | Rabu, 01 Februari 2017 | 09:18 WIB
 Reformasi Pajak Trump Belum Jelas

NEW YORK, DDTCNews – Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melakukan reformasi pajak masih menunggu persetujuan Kongres. Sampai saat ini, Trump masih tetap dengan rencananya untuk mengurangi pajak perusahaan dari yang awalnya 35% menjadi 15% hingga 20%.

Juru bicara Gedung Putih Sean Spicer menjelaskan rencana reformasi pajak Presiden Trump harus mencapai kesepakatan dari dua pihak, yaitu Gedung Putih dan Kongres.

“Saya rasa Anda telah melihat komitmen Presiden untuk memperjuangkan usaha mikro. Kami akan melihat dari dua sisi, antara Komite Keuangan Senat dan Komite Keuangan Gedung Putih, untuk mengembangkan perencanaan perpajakan yang komprehensif. Dan saya pikir adanya keinginan Kongres untuk melakukan itu akan menjadi hal yang sangat menjanjikan,” ujarnya, Senin (30/1), dalam konferensi pers harian pemerintah Amerika Serikat.

Baca Juga:
Penduduk Mulai Menua, Thailand Kembali Dorong Reformasi Sistem Pajak

Secara terpisah, Kepala Divisi Penjualan dan Perdagangan Cowen & Co. David Seaburg berpendapat bahwa perlu adanya kepastian dari pemerintah mengenai kebijakan tersebut. Pasalnya hal itu memengaruhi keputusan investor dalam membeli saham.

“Orang-orang ingin membeli saham sejak Trump terpilih. Akan tetapi, pasar membutuhkan afirmasi mengenai rencana pajak Trump,” jelasnya.

Menurut Seaburg, untuk menangani masalah pelik, seperti reformasi pajak, membutuhkan fokus politik, mengingat Trump baru saja menduduki kursi jabatannya. Ia juga beranggapan bahwa dibutuhkan dasar atau urgensi dari kebijakan pemotongan pajak perusahaan dan individu serta perubahan regulasi.

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

“Jika (regulasi) itu tidak muncul tepat pada waktunya, maka kondisi saham bisa jadi akan semakin memburuk,” tambahnya.

Selain pajak perusahaan, sebagaimana dilansir dari fox business, Trump juga berencana untuk mengurangi pajak perorangan sebagai bagian dari usaha perluasan reformasi pajak. Dalam beberapa hari terakhir, ia juga berjanji untuk memangkas 75% dari semua regulasi selama masa jabatannya. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Kamis, 17 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Transisi Pemerintahan Berjalan, DJP Fokus Amankan Penerimaan Pajak

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:10 WIB PELATIHAN PROFESI PAJAK INTERNASIONAL

Diakui CIOT, DDTC Academy Buka Lagi Kelas Persiapan ADIT

Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:00 WIB KABUPATEN KEBUMEN

Pemda Bikin Samsat Khusus untuk Perbaiki Kepatuhan Pajak Warga Desa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 13:00 WIB CORETAX SYSTEM

Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR