Realisasi Masih Rendah, Sri Mulyani Minta Serapan Dana PC-PEN Dikebut

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) hingga 14 Oktober 2022 telah terealisasi Rp240,8 triliun atau 50% dari alokasi Rp455,62 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran tersebut perlu dioptimalkan dalam waktu yang hanya tersisa 2,5 bulan. Misal, pada klaster penguatan pemulihan ekonomi yang saat ini baru terealisasi Rp90,9 triliun.

"[Klaster ekonomi] Ini baru separuhnya, 51% dari total Rp178 triliun. Sekali lagi, kami berharap pada Oktober, November, dan Desember ini belanja-belanja ini bisa diakselerasi sehingga bisa membantu masyarakat," katanya, dikutip pada Minggu (23/10/2022).

Sri Mulyani menuturkan klaster pemulihan ekonomi terdiri atas beberapa pos, termasuk insentif perpajakan yang terealisasi Rp13,3 triliun. Alokasi tersebut juga dipakai untuk program pariwisata, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan dukungan UMKM.

Insentif perpajakan untuk mendukung pemulihan ekonomi misalnya diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 114/2022. Beleid tersebut mengatur pemberian 3 jenis insentif pajak untuk dunia usaha yang diperpanjang hingga Desember 2022.

Ketiga insentif meliputi pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25, pembebasan PPh Pasal 22 impor, serta PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (DTP) atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Kemudian, ada insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil DTP berdasarkan PMK 5/2022, serta PPN rumah DTP yang diatur dalam PMK 6/2022. Merujuk pada kedua PMK tersebut, pemberian insentif telah berakhir pada September lalu.

Klaster PC-PEN juga dialokasikan untuk penanganan kesehatan. Saat ini, realisasi penanganan kesehatan baru Rp40,6 triliun atau 33% dari pagu Rp122,54 triliun. Utamanya dana tersebut dipakai untuk perawatan pasien, insentif perpajakan atas vaksin dan alat kesehatan, serta penanganan Covid-19 melalui dana desa.

Namun demikian, Sri Mulyani menilai realisasi yang rendah sesungguhnya menjadi indikator positif karena menandakan pandemi Covid-19 makin terkendali.

"Ini artinya rendah, tetapi itu bagus karena kita memang berharap bahwa anggaran untuk penanganan covid makin kecil. Artinya covid makin terkendali atau makin hilang," ujarnya.

Sementara itu, realisasi klaster perlindungan sosial menjadi mencapai Rp109,3 triliun atau 71% dari pagu Rp154,76 triliun. Dana itu telah dibelanjakan untuk program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan langsung tunai (BLT) desa, dan kartu prakerja.

Dia menambahkan peran APBN sebagai shock absorber akan tetap dijaga di tengah ketidakpastian global yang eskalatif. Menurutnya, anggaran PC-PEN juga bakal dikelola secara responsif dan antisipatif. (rig)