PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Raup Triliunan dari Penerbitan SBN Khusus PPS, Kemenkeu Beberkan Ini

Dian Kurniati | Jumat, 06 Oktober 2023 | 11:43 WIB
Raup Triliunan dari Penerbitan SBN Khusus PPS, Kemenkeu Beberkan Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat triliunan rupiah harta bersih yang diungkapkan melalui program pengungkapan sukarela (PPS) telah diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan wajib pajak peserta PPS memiliki pilihan menginvestasikan harta bersihnya agar memperoleh tarif pajak penghasilan (PPh) final lebih rendah, ketimbang sekadar mendeklarasikan harta bersih. Dia pun senang banyak wajib pajak memilih SBN sebagai instrumen investasi atas harta bersihnya.

"Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada wajib pajak yang sudah berinvestasi di SBN, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan penerbitan SBN melalui private placement untuk wajib pajak peserta PPS," katanya, Jumat (6/10/2023).

Baca Juga:
Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Deni mengatakan batas pemenuhan komitmen investasi harta bersih yang diungkapkan pada PPS telah berakhir pada 30 September 2023. Menurutnya, penerbitan SBN khusus PPS juga disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan investor dalam mengelola portofolionya sehinga pemerintah tidak menargetkan nominal penerbitan SBN seri khusus ini.

Selain SBN, wajib pajak peserta PPS juga dapat menempatkan harta bersihnya pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (SDA) atau sektor energi terbarukan.

Dia menjelaskan pemerintah telah menerbitkan 4 seri SBN khusus PPS di pasar perdana dalam mata uang rupiah dan dolar AS, yang dilakukan dengan mekanisme private placement. Pertama, Surat Utang Negara (SUN) seri FR0094 yang jatuh tempo pada 15 Januari 2028, dengan nominal Rp3,99 triliun.

Baca Juga:
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak

Kedua, SUN seri FR0099 yang jatuh tempo pada 15 Januari 2029, dengan nominal Rp2,87 triliun. Ketiga, SUN seri USDFR0003 yang jatuh pada tempo 15 Januari 2032, dengan nominal US$127,1 juta.

Keempat, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri PBS035 yang jatuh tempo pada 15 Maret 2042, dengan nominal Rp1,91 triliun.

Hingga 30 September 2023, Deni menyebut realisasi penerbitan SBN rupiah dalam rangka PPS mencapai Rp8,77T yang terdiri atas SUN tenor 6 tahun senilai Rp6,86 triliun dan SBSN tenor 20 tahun senilai Rp1,91 triliun. Sedangkan untuk realisasi SBN dalam dolar AS yang bertenor 10 tahun, realisasinya US$127,10 juta.

Baca Juga:
Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

"Dari total nominal tersebut, dana yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk investasi SBN (proceed) tersebut untuk SBN rupiah adalah sebesar Rp8,64 triliun dan SBN dalam dolar AS sebesar US$111,64 juta," ujarnya.

PMK 196/2021 telah mengatur wajib pajak peserta PPS dapat melakukan perpindahan investasi setelah 2 tahun sejak harta diinvestasikan. Namun, perpindahan dibatasi hanya 2 kali selama jangka waktu investasi dengan maksimal 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Minggu, 22 Desember 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar

Minggu, 22 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini