MEKSIKO

Pungutan PPN Segera Berlaku, Industri Judi Online Mulai Terdisrupsi

Redaksi DDTCNews | Senin, 08 Juni 2020 | 18:23 WIB
Pungutan PPN Segera Berlaku, Industri Judi Online Mulai Terdisrupsi

Ilustrasi (foto: newzealand.com).

MEKSIKO CITY, DDTCNews—Pelaku usaha digital lintas yurisdiksi meminta pemerintah Meksiko untuk menunda rencana pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas semua produk digital yang mulai berlaku 1 Juli 2020.

Korporasi besar digital seperti Amazon, Google dan Airbnb dilaporkan sudah menyampaikan pendapat soal pemungutan PPN atas layanan digital. Mereka meminta pemerintah menunda pungutan PPN hingga akhir tahun fiskal 2020.

“Raksasa teknologi asal AS telah mendesak pemerintah Meksiko untuk menunda skema PPN barunya selama lima bulan untuk mengakomodasi gangguan terhadap industri yang saat ini sudah berlangsung,” tulis laporan SBCNews, Senin (8/6/2020).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Menurut laporan SBCNews, perusahaan permainan judi menjadi salah satu industri yang mulai mengalami gejala gangguan saat ini, terutama bagi perusahaan-perusahaan asing. Pasalnya, detail pungutan PPN tersebut sampai dengan saat ini masih belum jelas.

Selain itu, otoritas juga tidak mempunyai instrumen hukum terkait perpajakan judi online itu. Kondisi tersebut pada akhirnya membuat adanya ketidakpastian bagi perusahaan-perusahaan asing di industri judi online.

Seperti diketahui, Meksiko berencana memberlakukan PPN atas produk digital seperti konten berlangganan, musik, video, transaksi melalui e-commerce, hingga barang dan jasa lainnya yang ditawarkan secara elektronik.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Pemerintah menegaskan skema PPN ini baru akan diterapkan secara terbatas. Entitas pertama yang akan merasakan pungutan PPN layanan digital ini adalah operator perjudian online yang dikendalikan oleh perusahaan nonresiden Meksiko.

Kebijakan pajak baru yang masuk dalam paket ekonomi 2020 ini juga dimaksudkan untuk menyelaraskan pungutan PPN atas kegiatan usaha konvensional dengan elektronik sehingga dapat tercipta kesetaraan dalam persaingan usaha yang sehat. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN