Provinsi dan Kabupaten/Kota Punya Diskresi untuk Sinergi Tagih Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota bakal memiliki ruang untuk bersinergi dalam optimalisasi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), beserta opsennya.

Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Bhimantara Widyajala menyebut Pasal 112 RPP Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) memungkinkan kepada daerah untuk mengatur lebih lanjut tentang sinergi pemungutan melalui peraturan kepala daerah (perkada).

"Ketentuan lebih lanjut terkait bentuk sinergi yang akan dilakukan merupakan diskresi pemerintah daerah yang akan diatur dalam perkada," katanya dalam wawancara khusus bersama DDTCNews, dikutip pada Selasa (10/1/2023).

Bhimantara menuturkan sinergi yang dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk pendataan bersama, penagihan bersama, dan upaya-upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah lainnya.

Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan PKB, BBNKB, opsen PKB, opsen BBNKB, dan sinergi pemungutannya diatur dalam peraturan gubernur.

Ketentuan mengenai pemungutan pajak MBLB, opsen pajak MBLB, dan sinergi pemungutan kedua jenis pajak ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati atau peraturan wali kota.

Untuk diketahui, opsen merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Tarif opsen PKB dan opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66%. Sementara itu, tarif opsen pajak MBLB ditetapkan sebesar 25%.

Nilai pokok opsen PKB dan opsen BBNKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 66% dengan PKB terutang dan BBNKB terutang. Nilai opsen pajak MBLB terutang dihitung dengan mengalikan tarif 25% dengan pajak MBLB terutang.

Pembayaran pajak beserta opsennya dilakukan secara bersamaan. Adapun yang dimaksud dengan bersamaan adalah pembayaran opsen sekaligus pajak dilakukan melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis. (rig)