INGGRIS

Produser Film Lega, Insentif Pajak di Negara Ini Tetap Dilanjutkan

Vallencia | Kamis, 16 Maret 2023 | 22:30 WIB
Produser Film Lega, Insentif Pajak di Negara Ini Tetap Dilanjutkan

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Produser perfilman akhirnya dapat bernapas lega menyusul keputusan pemerintah Inggris untuk tetap mempertahankan pemberian insentif pajak, berupa kredit pajak, untuk industri perfilman.

CEO British Film Institute Ben Roberts menyebut keputusan tersebut akan membuat produksi perfilman di Inggris tetap kompetitif secara global. Tak hanya itu, insentif ini akan memulihkan pertumbuhan ekonomi pada industri tersebut, sekaligus membuka lapangan kerja.

“Keputusan ini akan memastikan Inggris tetap menjadi pusat produksi yang benar-benar kompetitif secara global. Memberi kita pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, menciptakan ribuan lapangan kerja bagi orang-orang di seluruh negeri,” katanya, dikutip pada Kamis (16/3/2023).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Seperti dilansir variety.com, kredit pajak telah membantu mengangkat Inggris menjadi pusat utama untuk produksi internasional. Namun, skema tersebut mulai ditinjau sejak musim gugur sehingga menyebabkan kecemasan bagi produser film dan TV.

Sementara itu, Kanselir Menteri Keuangan Jeremy Hunt menuturkan produser film dan TV kelas atas yang memenuhi syarat akan mendapatkan insentif pajak. Namun, terdapat beberapa perubahan dalam persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan insentif pajak.

Pertama, syarat tingkat kredit yang sebelumnya hanya 25% menjadi 34%. Kedua, durasi slot minimum yang diperlukan untuk produksi TV ialah 20 menit. Sebelumnya, durasi slot minimum yang diperlukan ialah 30 menit.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Ketiga, insentif tidak lagi diberikan dalam bentuk pengurangan tambahan, tetapi dalam bentuk kredit pengeluaran atau audio-visual credit expenditure. Dengan demikian, kredit pengeluaran akan dihitung langsung dari besaran biaya yang memenuhi syarat.

Sebagai bagian dari anggaran, keringanan pajak film, TV, dan video game akan direformasi mulai 1 April 2024. Perincian lengkap pembaruan akan dipublikasikan pada musim panas ini. Perubahan tersebut akan diberlakukan mulai Januari 2024. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja