PENGAMPUNAN PAJAK

Presiden ke Menkeu: Tax Amnesty Harus Berhasil

Awwaliatul Mukarromah | Kamis, 28 Juli 2016 | 11:53 WIB
Presiden ke Menkeu: Tax Amnesty Harus Berhasil

JAKARTA, DDTCNews – Setelah proses pelantikan anggota Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo langsung mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memastikan program tax amnesty yang tengah digenjot pemerintah bisa berjalan sesuai yang direncanakan.

Penugasan khusus itu disampaikan Presiden Jokowi sesuai melantik Sri Mulyani yang menggantikan Bambang Brodjonegoro. Presiden berharap target pemerintah untuk mendatangkan dana warga negara Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri bisa berhasil.

“Saya ingin memberikan peringatan saja, pada Dirjen Pajak, pada Menteri Keuangan, masih banyak komplain mengenai pelayanan di desk-desk yang ada,” kata Presiden, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (28/7).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Jokowi mengaku sudah menerima banyak laporan, orang yang hendak mengikuti program tax amnesty tidak terlayani dengan baik. Kerap kali tak ada petugas Ditjen Pajak di tempat. Sekalipun ada, petugas tersebut tidak bisa menjelaskan program tax amnesty secara detail.

"Saya minta Kamis (28/7), kanwil-kanwil KPP (Kantor Pelayanan Pajak) semuanya dihadirkan. Saya akan bicara langsung . Tax amnesty harus berhasil," kata Jokowi.

Menurut Presiden, pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan program besar yang nantinya akan membawa ekonomi kita lebih baik, menjadi sebuah bola salju yang baik.

“Momentumnya sekarang, tidak ada lagi momentum selanjutnya. Saya harapkan, sekali lagi, checking lapangannya, lebih diperkuat lagi Bu Menkeu,” tutur Presiden. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu