PENGAMPUNAN PAJAK

Presiden ke Menkeu: Tax Amnesty Harus Berhasil

Awwaliatul Mukarromah | Kamis, 28 Juli 2016 | 11:53 WIB
Presiden ke Menkeu: Tax Amnesty Harus Berhasil

JAKARTA, DDTCNews – Setelah proses pelantikan anggota Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo langsung mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memastikan program tax amnesty yang tengah digenjot pemerintah bisa berjalan sesuai yang direncanakan.

Penugasan khusus itu disampaikan Presiden Jokowi sesuai melantik Sri Mulyani yang menggantikan Bambang Brodjonegoro. Presiden berharap target pemerintah untuk mendatangkan dana warga negara Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri bisa berhasil.

“Saya ingin memberikan peringatan saja, pada Dirjen Pajak, pada Menteri Keuangan, masih banyak komplain mengenai pelayanan di desk-desk yang ada,” kata Presiden, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (28/7).

Baca Juga:
Realisasi Kepabeanan dan Cukai 2024 Tak Capai Target, Ini Perinciannya

Jokowi mengaku sudah menerima banyak laporan, orang yang hendak mengikuti program tax amnesty tidak terlayani dengan baik. Kerap kali tak ada petugas Ditjen Pajak di tempat. Sekalipun ada, petugas tersebut tidak bisa menjelaskan program tax amnesty secara detail.

"Saya minta Kamis (28/7), kanwil-kanwil KPP (Kantor Pelayanan Pajak) semuanya dihadirkan. Saya akan bicara langsung . Tax amnesty harus berhasil," kata Jokowi.

Menurut Presiden, pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan program besar yang nantinya akan membawa ekonomi kita lebih baik, menjadi sebuah bola salju yang baik.

“Momentumnya sekarang, tidak ada lagi momentum selanjutnya. Saya harapkan, sekali lagi, checking lapangannya, lebih diperkuat lagi Bu Menkeu,” tutur Presiden. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 07 Januari 2025 | 16:00 WIB PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Realisasi Kepabeanan dan Cukai 2024 Tak Capai Target, Ini Perinciannya

Senin, 06 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal DPP 11/12 Harga Jual, Sri Mulyani: Tak Ideal Tapi Harus Diambil

Senin, 06 Januari 2025 | 11:37 WIB KINERJA APBN 2024

Realisasi Pajak Sepanjang 2024 Tercapai 97,2% Target, Tumbuh 3,5%

BERITA PILIHAN
Selasa, 07 Januari 2025 | 20:30 WIB KOTA TANGERANG

Pemkot Tangerang Bidik Penerimaan Opsen Pajak Rp674 Miliar

Selasa, 07 Januari 2025 | 19:37 WIB KONSULTASI CORETAX

Registrasi Coretax Muncul ‘Nomor Identitas Diduplikasi’, Harus Gimana?

Selasa, 07 Januari 2025 | 19:20 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PMK DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu Bakal Direvisi, Ini Daftarnya

Selasa, 07 Januari 2025 | 16:00 WIB PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Realisasi Kepabeanan dan Cukai 2024 Tak Capai Target, Ini Perinciannya

Selasa, 07 Januari 2025 | 15:00 WIB KPP PRATAMA PROBOLINGGO

Gelar Edukasi, Fiskus: Manfaat Coretax Tak Hanya soal Integrasi

Selasa, 07 Januari 2025 | 14:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Berbasis Transaksi Terbukti Masih Tumbuh di 2024

Selasa, 07 Januari 2025 | 14:00 WIB BELANJA PEMERINTAH

Kementerian Bertambah, Pemerintah Tak Perlu Bikin APBN-Perubahan

Selasa, 07 Januari 2025 | 13:30 WIB KERJA SAMA INTERNASIONAL

Indonesia Masuk BRICS, Kemenlu: Demi Tatanan Global yang Inklusif

Selasa, 07 Januari 2025 | 13:01 WIB PUBLIKASI DDTC

Cek Ketentuan DPP Nilai Lain dalam UU PPN, Unduh di Sini!