KOREA SELATAN

Presiden Ini Minta Jajarannya Bikin Insentif Pajak yang Lebih Menarik

Muhamad Wildan | Minggu, 01 Januari 2023 | 15:00 WIB
Presiden Ini Minta Jajarannya Bikin Insentif Pajak yang Lebih Menarik

Ilustrasi.

SEOUL, DDTCNews - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan insentif yang lebih menarik bagi perusahaan produsen semikonduktor.

Saat ini, insentif bagi perusahaan semikonduktor, berupa pengurangan PPh badan sebesar 8% dari nilai investasi, baru saja disetujui parlemen. Menurut Yoon, insentif tersebut belum cukup ‘agresif’ dibandingkan dengan insentif yang ditawarkan negara lain.

"Insentif pengurangan PPh badan tidak sepenuhnya mencerminkan upaya peningkatan daya saing dan investasi oleh karena partai oposisi yang menguasai lebih banyak kursi di parlemen," ujar Yoon dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (1/1/2023).

Baca Juga:
PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Untuk itu, Yoon meminta menteri keuangan bersama menteri-menteri lainnya untuk tetap aktif dalam mempertimbangkan dukungan-dukungan berupa insentif pajak guna mendorong pertumbuhan industri strategis nasional.

Perlu diketahui, insentif yang diusulkan oleh partai petahana, People Power Party (PPP), sebelumnya adalah pengurangan PPh badan sebesar 20% dari biaya investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Menurut pemerintah dan partai petahana, insentif yang masif tersebut diperlukan agar perusahaan lokal seperti Samsung dan SK Hynix mampu bersaing dengan perusahaan asing.

Baca Juga:
Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Terlebih, negara-negara lain seperti AS dan China telah mengucurkan dana miliaran dolar AS untuk mendukung produksi semikonduktor.

Walau demikian, usulan ini ditentang oleh partai oposisi, yaitu Democratic Party (DP). Menurut DP, pemangkasan pajak yang eksesif hanya akan menguntungkan perusahaan besar dan orang kaya.

Dalam pembahasan di parlemen, Kementerian Keuangan juga menyampaikan adanya potensi penurunan penerimaan pajak bila insentif yang diberikan adalah sebesar 20% sesuai usulan PPP.

Baca Juga:
Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Pelaku usaha yang tergabung dalam Federation of Korean Industries (FKI) pun menyesalkan minimnya insentif pajak yang berhasil disepakati oleh pemerintah dan oposisi.

Dalam keterangan resminya, FKI menyebut insentif PPh badan yang lebih tinggi dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan industri semikonduktor.

"Pemerintah DPR ternyata hanya berfokus pada penurunan penerimaan pajak yang notabene adalah prioritas jangka pendek," tulis FKI dalam keterangan resminya seperti dilansir koreaherald.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!