Presiden Filipina Minta RUU soal Insentif Pajak Segera Disahkan

MANILA, DDTCNews - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mendesak Kongres untuk segera mengesahkan sejumlah RUU yang mendukung penciptaan lapangan kerja.

Marcos mengatakan pengesahan RUU yang mendesak dilaksanakan ialah RUU Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy (CREATE MORE), sebagai revisi dari UU CREATE.

"Saya menyerukan kepada Kongres untuk mengesahkan RUU yang akan mendukung pencapaian agenda penciptaan lapangan kerja kita," katanya dalam pidato Hari Buruh, dikutip pada Kamis (2/5/2024).

Marcos menuturkan terdapat 3 RUU yang berkaitan dengan kebijakan penciptaan lapangan kerja. Ketiganya antara lain RUU Program Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Perusahaan, RUU Program Pemagangan, serta RUU CREATE MORE.

Dia menjelaskan UU CREATE MORE akan menyediakan insentif yang menarik bagi pelaku usaha sehingga berdampak pada pemulihan ekonomi. Melalui RUU ini, tarif PPh badan diusulkan sebesar 20% untuk perusahaan lokal maupun asing di Filipina.

Tidak hanya menarik banyak investasi, lanjut Marcos, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan keterampilan para pekerja di negaranya.

"Kami sangat serius dalam meningkatkan keterampilan seluruh pekerja Filipina, menjadikan mereka siap kerja untuk pekerjaan teknis dan digital yang akan dibuka melalui investasi yang telah kami dapatkan," ujarnya seperti dilansir newsinfo.inquirer.net.

UU CREATE merupakan undang-undang yang dibahas dan disahkan pada era pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte pada 2021. Peraturan ini menawarkan keringanan pajak sebagai bagian dari langkah pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19.

Melalui UU tersebut, UMKM dinilai menjadi penerima manfaat terbesar karena tarif PPh badannya turun dari 30% menjadi 20%. Sementara itu, untuk korporasi, tarif PPh badan dikurangi 5% dari 30% menjadi 25%.

UU CREATE juga turut memberikan kewenangan kepada Badan Peninjau Insentif Fiskal (The Fiscal Incentives Review Board/FIRB) untuk memberikan insentif fiskal kepada proyek yang berdampak pada ekonomi nasional. (rig)