PPATK: Ini Dua Sektor Paling Rawan Penghindaran Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Selasa (7/2), sejumlah media nasional memberitakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menilai konglomerasi dan perusahaan multinasional merupakan sektor yang paling rawan melakukan penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing.

Wakil Kepala PPATK Dian Ediana mengatakan praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing dilakukan dengan cara menaikkan harga (mark up) atau menurunkan harga (mark down) dan sebagian besar banyak dilakukan oleh perusahaan global. karena itu, sebagai bentuk pencegaham, PPATK yang merupakan lembaga intelijen di sektor keuangan telah bertukar informasi dengan Ditjen Pajak.

Data PPATK menunjukkan, hingga akhir tahun lalu PPATK berhasil membantu meningkatkan pendapatan pajak bagi negara hingga Rp3,5 triliun. Jumlah tersebut diperoleh dari 85 hasil analisis proaktif PPATK. PPATK diminta untuk melacak 3.100 data wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak.

Kabar lainnya datang dari pernyataan deklarasi dalam negeri yang mendominasi jumlah pernyataan harta dalam program amnesti pajak dan Orang Pribadi (OP) non-UMKM sebagai penyumbang kontribusi terbesar dalam program tersebut. Berikut ulasan ringkas beritanya:

• Deklarasi Dalam Negeri Dominasi Pernyataan Harta

Memasuki bulan kedua di periode terakhir program amnesti pajak, jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak hingga, Selasa (7/2), pukul 08.30 WIB, terpantau mendekai Rp4.532 triliun. Dari angka tersebut, nilai deklarasi dalam negeri mendominasi peraihan dengan Rp3.197 triliun, sedangkan nilai repatriasi harta mencapai Rp141 triliun atau sekitar 14,1% dari target Rp1.000 triliun. Dengan merujuk data statistik pajak yang dilansir laman resmi Ditjen Pajak, nilai pernyataan harta mengalami kenaikan sekitar Rp4 triliun dibandingkan dengan pencapaian Jumat (3/2) pukul 17.47 WIB sebesar Rp4.348 triliun.

• OP Non-UMKM Penyumbang Kontribusi Terbesar

Hingga hari ini, OP non-UMKM memberikan kontribusi terbesar yaitu senilai Rp85,9 triliun, disusul oleh badan non-UMKM dengan nilai Rp12,5 triliun. Pada posisi berikutnya yakni OP UMKM yang memberikan kontribusi senilai Rp5,11 triliun dengan kenaikan Rp20 miliar, sedangkan badan UMKM mencatatkan kontribusi senilai Rp361 miliar atau bertambah Rp1 miliar.

• Belanja Pemerintah Tahan Laju Ekonomi 2016

Ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh sebesar 5,02% yoy. Realisasi ini lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,1%. Konsumsi rumah tangga menjadi pendorong ekonomi 2016 lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Selain konsumsi rumah tangga, pertumbuha n ekonomi 2016 juga disokong adanya persiapan pilkada.

• Pertanian, Investasi dan Inflasi Jadi Tantangan 2017

Sejumlah tantangan membayangi laju pertumbuhan tiga bulan pertama 2017. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian bisa menjadi tantangan ekonomi kuartal I-2017 tumbuh menjadi lebih tinggi. Selain itu, belanja pemerintah, investasi dan potensi peningkatan inflasi juga menjadi tantangan laju pertumbuhan tahun ini.

• Bantuan Non-Tunai Sasar 1,4 juta Rumah Tangga

Penyaluran bantuan pemerintah non-tunai atau BPNT mulai disalurkan pada tahun ini dengan konsep one payment yang menyasar 1,4 juta rumah tangga. Program tersebut merupakan konversi dari sebagian program beras sejahtera. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan saat ini draf pepres tentang penyaluran BPNT masih menunggu tanda tangan dari Presiden. BPNT diwujudkan dalam bentuk kartu yang bida digunakan di bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank-Bank Negara. Nilai bantuan yang disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp110.000 per bulan yang akan langsung masuk ke rekening masing-masing. (Amu)