PP 50/2022 Perinci Aturan Pelunasan Kerugian Negara dalam Kasus Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Pemerintah (PP) 50/2022 turut memerinci ketentuan pelunasan kerugian pada pendapatan negara ketika perkara pidana pajak telah dilimpahkan ke pengadilan.

Walaupun perkara telah dilimpahkan oleh penyidik ke pengadilan, terdakwa tetap dapat melunasi kerugian pada pendapatan negara beserta sanksi dendanya sebagaimana termuat pada Pasal 44B ayat (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

"Pelunasan…dapat menjadi pertimbangan penuntutan tanpa disertai penjatuhan pidana penjara," bunyi Pasal 65 ayat (2) huruf a PP 50/2022, dikutip pada Minggu (18/12/2022).

Tak hanya itu, pelunasan kerugian negara sekaligus sanksi denda Pasal 44B ayat (2) UU KUP juga diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian pada pendapatan negara atau pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa.

Pelunasan dilakukan oleh terdakwa tindak pidana pajak setelah menerima informasi kerugian pada pendapatan negara beserta sanksinya dari dirjen pajak.

Dalam hal pembayaran yang dilakukan pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan masih belum memenuhi jumlah kerugian negara beserta sanksi dendanya, pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda.

Perlu dicatat, seluruh pembayaran di atas baru diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian pada pendapatan atau pidana denda apabila terdakwa terlebih dahulu mengajukan permohonan surat keterangan pembayaran kepada dirjen pajak.

Setelah menyampaikan permohonan, surat keterangan pembayaran yang telah diterbitkan oleh dirjen pajak juga nantinya harus disampaikan kepada penuntut umum. (rig)