Polri Usul Provinsi Hapus Tarif Pajak Kendaraan Progresif, Kenapa?

JAKARTA, DDTCNews - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mendorong pemerintah provinsi untuk segera menghapuskan tarif progresif pajak kendaraan bermotor (PKB).

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan banyak pemilik kendaraan yang melakukan penghindaran tarif progresif PKB, salah satunya dengan mengatasnamakan kendaraan bermotor menggunakan nama perusahaan.

"Pajak untuk PT itu kecil sekali, rugi negara ini. Makanya, kami usulkan pajak progresif dihilangkan saja. Biar orang yang punya mobil banyak itu senang. Enggak usah pakai nama PT lagi cuma takut saja bayar pajak progresif," katanya, dikutip pada Senin (10/10/2022).

Tak hanya itu, lanjut Yusri, ada juga pemilik kendaraan yang memakai nama tetangga atau keluarga sendiri guna terhindar dari pengenaan tarif progresif. Dia memandang keberadaan tarif progresif PKB sudah tidak efektif mengurangi peredaran kendaraan bermotor di jalan raya.

"Masyarakat ini kalau ada duit, yah pasti beli kendaraan," ujarnya.

Yusri meyakini penghapusan tarif pajak progresif justru akan meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan daerah. PKB yang terkumpul dapat digunakan pemda untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan.

Usulan penghapusan tarif progresif PKB telah disampaikan oleh Korlantas Polri kepada kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati.

Usulan mengenai penghapusan tarif progresif PKB juga telah disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri mencatat kontribusi tarif progresif PKB terhadap penerimaan pajak hanya sebesar 1%.

Namun, UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) masih mengatur tentang pengenaan PKB secara progresif.

Pada Pasal 10 ayat (1) UU HKPD, tarif PKB untuk kendaraan kepemilikan pertama maksimal 1,2%. Untuk kepemilikan kedua dan seterusnya, tarif PKB dapat ditetapkan secara progresif maksimal hingga 6%. (rig)