PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PNBP Lampaui Target, Setoran dari SDA Nonmigas Paling Moncer

Dian Kurniati | Jumat, 27 Oktober 2023 | 09:00 WIB
PNBP Lampaui Target, Setoran dari SDA Nonmigas Paling Moncer

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp451,5 triliun hingga September 2023, melampaui target yang ditetapkan dalam UU APBN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi PNBP senilai Rp451,5 triliun tersebut setara dengan 102,3% dari target senilai Rp441,4 triliun. Menurutnya, kinerja APBN tetap terjaga positif dengan pertumbuhan 4,6%.

"PNBP ini sudah melebihi target. Kalau kita lihat, Rp451 triliun itu sudah 102,3%," katanya, dikutip pada Jumat (27/10/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Sri Mulyani menuturkan capaian PNBP hingga September 2023 utamanya disumbang dari PNBP sumber daya alam (SDA) SDA nonmigas. Realisasi PNBP SDA nonmigas mencapai Rp106,5 triliun atau 164,4% dari target.

Realisasi PNBP SDA nonmigas tumbuh 52,3% karena penyesuaian tarif iuran produksi/royalti batu bara dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) 26/2022.

Kemudian, realisasi PNBP SDA migas mencapai Rp87,6 triliun atau 66,8% dari target. Realisasi PNBP SDA migas tersebut mengalami penurunan sebesar 20,1% akibat adanya penurunan ICP dan lifting minyak bumi.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Setelahnya, ada PNBP kekayaan negara yang dipisahkan yang terealisasi Rp70,7 triliun atau setara dengan 144% dari target. Realisasi PNBP kekayaan negara yang dipisahkan ini tumbuh 74,2% dari periode yang sama tahun lalu.

"Terutama dari BUMN, dividennya naik cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya," ujar Sri Mulyani.

Dia menambahkan realisasi PNBP lainnya mencapai Rp121 triliun, setara dengan Rp106,8 triliun. Namun, realisasi jenis PNBP ini turun 15,9% lantaran adanya penurunan penjualan hasil tambang (PHT) dan pendapatan minyak mentah (DMO).

Terakhir, ada PNBP dari badan layanan umum yang terealisasi Rp65,7 triliun atau 79,1% dari target. PNBP BLU ini terkontraksi 2,8%, utamanya berasal dari penurunan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja