AUSTRALIA

PM Morrison Tak Akan Kompromi Soal Pemangkasan Pajak

Redaksi DDTCNews | Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
PM Morrison Tak Akan Kompromi Soal Pemangkasan Pajak

PM Australia Scott Morrison. (Foto: ozkiwi2001.org)

SINGAPURA, DDTCNews—Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison menegaskan kepada para pemimpin bisnis internasional bahwa ia tidak akan berkompromi dengan rencananya memangkas pajak penghasilan untuk orang pribadi (PPh OP).

Morrison menegaskan hal itu dalam pidatonya di jamuan makan siang di Singapura bersama sejumlah pemimpin perusahaan berskala global, Jumat (7/7/2019). Dengan pemangkasan pajak itu, ia yakin ada lebih dari 1,25 juta pekerjaan yang diciptakan selama 5 tahun ke depan.

“Rencana kami adalah untuk mengurangi pajak, tidak lebih,” kata PM Morrison dalam pidato tersebut, Jumat (7/7/2019). “Sepuluh juta warga Australia akan menerima keringanan pajak penghasilan pribadi pada tahun fiskal berikutnya.”

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

PM Morrison menambahkan proses legislasi rencana pemangkasan PPh OP tersebut secara penuh akan menjadi langkah substantif pertama parlemen baru. Untuk itu, pemerintah akan memastikan parlemen dapat bergerak sesuai dengan kehendak rakyat Australia.

Di tempat terpisah, Pemimpin Partai Buruh Australia Anthony Albanese mengatakan ia telah berdiskusi dengan partainya, tetapi belum sampai pada posisi akhir terhadap undang-undang pemangkasan pajak, yang diharapkan diajukan ke parlemen saat resmi dibuka 2 Juli 2019.

“Kami tidak akan menyelesaikan posisi terhadap undang-undang itu sampai kami melihat dengan tepat apa proposal yang diajukan pemerintah dalam undang-undang,” katanya seraya memberi sinyal dukungan untuk tahap pertama pemotongan pajak.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Akan tetapi, sambungnya, Partai Buruh belum memutuskan apakah akan mendukung tahap dua dan tiga, yang memberikan lebih banyak pemotongan pajak pada 2022 dan mengarah pada pemerataan tingkat pajak marjinal 32,5% menjadi 30% pada 2024.

Pemotongan pajak harus berjalan jelas di majelis rendah, di mana Partai Liberal pimpinan Morrison mengendalikan 77 dari 151 kursi. Namun, pemerintah mungkin menghadapi perlawanan di Senat, di mana Morrison butuh dukungan Partai Buruh untuk mengesahkan undang-undang.

Pemimpin Partai Hijau Richard Di Natale memperingatkan Anthony bahwa ketidaksetaraan memburuk jika Partai Buruh mendukung Morrison. “Sekarang bukan saatnya memotong pajak. Ini waktu investasi besar-besaran ke layanan publik untuk kesejahteraan semua orang.” (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Rabu, 16 Oktober 2024 | 10:01 WIB KURS PAJAK 16 OKTOBER 2024 - 22 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Berlanjut Melemah terhadap Dolar AS

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN