Pilar 2 OECD Bakal Akhiri Tren Penurunan Tarif Pajak di Asean

Jakarta, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan terdapat beberapa respons pemerintah terkait dengan proposal konsensus pajak internasional yang tercantum dalam Pilar 1 dan Pilar 2 OECD.

Kasubdit Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional Direktorat Perpajakan Internasional DJP Yanu Asmadi mengatakan pemerintah mendukung dan berkomitmen penuh untuk mencapai konsensus global dalam menghadapi tantangan pajak ekonomi digital.

"Proposal Pilar 1 dan Pilar 2 mengatur hal yang krusial karena menyangkut aturan baru termasuk dalam kerangka tax treaty," katanya dalam acara Tax Gathering Transfer Pricing Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kamis (30/9/2021).

Kemudian, sambung Yanu, pemerintah akan mengkaji proposal yang disodorkan dalam Pilar 1 dan Pilar 2, berdasarkan kacamata kepentingan nasional. Namun yang pasti, Indonesia merespons positif proposal tersebut, terutama Pilar 2.

Menurutnya, tarif pajak minimum global yang berlaku bagi perusahaan multinasional sebesar 15%—seperti diatur dalam Pilar 2—akan mengakhiri tren perlombaan penurunan tarif pajak perusahaan, terutama di Asean.

Dalam dua terakhir ini, negara berkembang di Asia Tenggara berlomba-lomba untuk menurunkan tarif pajak perusahaan sebagai upaya meningkatkan daya saing menarik investasi asing. Untuk itu, kebijakan pajak minimum global ini diharapkan dapat mengakhiri tren penurunan tarif pajak.

"Melalui proposal minimum tax rate maka persaingan dalam menarik investasi berlaku pada skala yang lebih luas seperti kepastian hukum, ketersedian dukungan infrastruktur, dan stabilitas politik," tutur Yanu.

Selanjutnya, pajak minimum global tersebut juga bakal berdampak terhadap skema insentif pajak yang berlaku di Indonesia saat ini. Meski begitu, insentif pajak tetap bisa digunakan sebagai daya tarif investasi asalkan tetap selaras dengan ketentuan internasional.

"Jadi perlu reviu kebijakan insentif pajak agar tetap kompetitif menarik investasi asing," ujarnya. (rig)