AMERIKA SERIKAT

Pewaris Bisnis Walt Disney Minta Dikenai Pajak Lebih Tinggi

Redaksi DDTCNews | Selasa, 14 Juli 2020 | 14:18 WIB
Pewaris Bisnis Walt Disney Minta Dikenai Pajak Lebih Tinggi

Pewaris bisnis Walt Disney, Abigail Disney. Abigail bersama 82 miliuner lainnya meminta pemerintah memungut pajak lebih besar bagi orang-orang kaya. (Foto: Frederick M.Brown/Getty Images

CALIFORNIA, DDTCNews—Sejumlah orang-orang kaya di dunia yang tergabung dalam kelompok 83 mendesak pemerintah untuk meningkatkan pungutan pajak bagi kelompok paling sejahtera dalam struktur masyarakat.

Desakan itu dituangkan melalui sepucuk surat terbuka yang berisikan seruan perubahan kebijakan pajak permanen bagi orang kaya. Menurut mereka, pungutan pajak kekayaan merupakan kebijakan strategis untuk membantu pemerintah mengatasi dampak pandemi Covid-19.

"Ketika Covid-19 menyerang dunia, kita memiliki peran yang sangat penting dalam memulihkan dunia," tulis surat terbuka para miliuner dikutip Selasa (14/7/2020).

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Pewaris bisnis Walt Disney, Abigail Disney dan Jerry Greenfield selaku pendiri manufaktur makanan asal AS menjadi salah satu miliuner yang menandatangani surat terbuka untuk mendukung kenaikan pajak untuk orang kaya tersebut.

Surat tersebut juga diteken oleh orang-orang kaya di belahan negara lainnya, seperti sutradara film asal Inggris Richard Curtis, dan pendiri ritel raksasa Warehouse Group asal Selandia Baru, Sir Stephen Tindall.

Kelompok orang 'tajir' menyatakan mereka tidak mampu untuk merawat orang sakit atau mengendarai mobil Ambulance untuk membawa orang ke rumah sakit. Namun, pundi-pundi uang yang dimiliki akan berguna untuk pemulihan sosial dan ekonomi.

Baca Juga:
Tersisa 2 Bulan untuk Manfaatkan PPN Rumah 100% Ditanggung Pemerintah

Mereka mengingatkan dampak pandemi terhadap ekonomi akan terasa setidaknya hingga satu dekade ke depan. Hal ini dapat mendorong lebih dari 500 juta penduduk di seluruh dunia kembali terjerembab ke dalam kemiskinan.

"Kenaikan pajak kepada orang kaya dan transparansi pajak internasional merupakan hal penting sebagai solusi jangka panjang. Pemerintah bertanggung jawab dalam mengumpulkan dana tersebut dan membelanjakannya secara adil," terang surat para miliuner.

Dilansir dari BBC News, surat para jutawan dikoordinasikan oleh banyak lembaga seperti Oxfam, Patriotic Millionaires, Human Act, Tax Justice UK, Club of Rome, Resource Justice, dan Bridging Ventures.

Rilis surat terbuka ini juga dimaksudkan sebagai pesan kepada para pemimpin dunia, yakni menjelang pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G20 pada akhir pekan ini. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Kamis, 17 Oktober 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tersisa 2 Bulan untuk Manfaatkan PPN Rumah 100% Ditanggung Pemerintah

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Senin, 30 September 2024 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Perusahaan Pindah Pabrik ke Luar AS, Trump Bakal Kenai Bea Masuk 200%

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN