INGGRIS

Perusahaan Tambang Global Siap Buka Data Soal Pajak ke Publik

Redaksi DDTCNews | Senin, 13 Desember 2021 | 12:30 WIB
Perusahaan Tambang Global Siap Buka Data Soal Pajak ke Publik

Ilustrasi. 

LONDON, DDTCNews - Perusahaan pertambangan yang tergabung dalam International Council on Mining and Metals (ICMM) bersepakat membuka semua kontrak kerja, termasuk jumlah pembayaran pajak.

CEO ICMM Rohitesh Dhawan mengatakan upaya meningkatkan transparansi industri pertambangan dimulai pada awal Desember 2021. Menurutnya, para anggota sepakat untuk mengungkapkan seluruh kontrak kerja dan nilai kewajiban pajak yang harus dibayar dari kegiatan pertambangan.

"Para anggota akan mulai membuka [data] untuk kontrak pengembangan mineral yang diberikan atau yang sudah ditandatangani dari 1 Januari 2021," katanya dikutip pada Senin (13/12/2021).

Baca Juga:
Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Dhawan menuturkan ICMM terdiri atas 28 perusahaan pertambangan dan pengolahan logam. Selain itu, setidaknya ada 35 asosiasi usaha yang menjadi anggota ICMM.

Kelompok bisnis yang tergabung dalam ICMM mewakili sekitar 33% dari total pelaku usaha pertambangan dan pengolahan mineral global. ICMM juga berkomitmen untuk mengungkapkan kontrak yang sudah diteken sebelum 1 Januari 2021.

Pada sisi perpajakan, anggota ICMM juga akan membuka detail kewajiban perusahaan. Nanti, publik dapat mengakses jumlah pembayaran pajak perusahaan tambang dan jatuh tempo pembayaran pajak yang wajib dilunasi perusahaan.

Baca Juga:
Aturan Permintaan Suket Hal yang Jadi Dasar Surat Keputusan Keberatan

Tahun lalu, pembayaran pajak plus royalti dari anggota ICMM mencapai US$523,7 miliar. Setoran pajak tersebut mencerminkan beban tarif pajak efektif yang berlaku pada sektor pertambangan sebesar 39,7%.

Seperti dilansir Tax Notes International, pembayaran PPh badan anggota ICMM periode 2013 hingga 2020 mencapai US$119,1 miliar. Kemudian pembayaran royalti pada periode yang sama mencapai US$66,4 miliar.

"Transparansi kontrak dan pajak adalah dua komponen penting dari industri pertambangan dan logam yang aman, adil dan berkelanjutan. Masyarakat akan memahami berapa yang seharusnya dibayar. Ini menjadi dasar pengungkapan yang konsisten dan transparan," tutur Dhawan. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China