Pertamina Usul Bali Larang Penunggak Pajak Kendaraan Beli BBM Subsidi

DENPASAR, DDTCNews - Pertamina Patra Niaga mengusulkan Pemprov Bali untuk menerapkan larangan membeli BBM bersubsidi kepada penunggak pajak kendaraan bermotor (PKB).

Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi mengatakan kebijakan ini dapat mengurangi konsumsi BBM bersubsidi oleh mereka yang tidak berhak.

"Harapannya meningkatkan serapan pajak dan mengurangi potensi penyerapan BBM bersubsidi oleh pihak yang tidak berhak," katanya, dikutip pada Kamis (30/11/2023).

Bila diterapkan, lanjut Ahad, penunggak PKB akan diarahkan untuk mengantre dan membeli BBM nonsubsidi. Petugas nantinya juga akan mencatat nomor kendaraan dan melaporkannya ke sistem pajak daerah.

"SPBU siap dijadikan tempat untuk pemantauan ketaatan pembayaran PKB karena berdasarkan data Korlantas Polri, dari 33 juta hanya separuh yang taat bayar pajak," ujarnya seperti dilansir balipost.com.

Ahad menuturkan kebijakan larangan tersebut saat ini mulai diterapkan di Lampung dan Jawa Barat. Tak hanya itu, Pertamina Patra Niaga juga melakukan penjajakan dengan Pemprov Jawa Timur guna menerapkan kebijakan yang serupa.

"Dengan Pemprov Jawa Timur, sedang kami jajaki melalui Dispenda. Bali juga harapannya dalam waktu dekat karena ini inisiasi itu tidak bisa datang dari kami saja. Kami siap berkolaborasi," tutur Ahad.

Ahad juga menegaskan bahwa usulan tersebut tidak bertujuan untuk menambah laba Pertamina Patra Niaga dari penjualan BBM nonsubsidi. Perusahaan serta merta hanya berupaya memastikan penyaluran BBM secara tepat sasaran.

"Pada dasarnya masyarakat sudah mampu beralih ke nonsubsidi. Jadi, haknya masyarakat yang memang bisa memanfaatkan, bukan berarti untuk keuntungan Pertamina," kata Ahad. (rig)