FILIPINA

Pertambahan Penduduk Tak Sejalan dengan Kemampuan Negara Bayar Utang

Dian Kurniati | Selasa, 22 Agustus 2023 | 16:00 WIB
Pertambahan Penduduk Tak Sejalan dengan Kemampuan Negara Bayar Utang

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Menteri Keuangan Filipina Benjamin Diokno menilai bertambahnya jumlah penduduk tidak selalu sejalan dengan meningkatnya penerimaan pajak dan kemampuan negara membayar utang.

Diokno mengatakan pajak penghasilan hanya dikenakan apabila masyarakat memiliki penghasilan di atas batasan penghasilan tidak kena pajak. Sementara pada masyarakat miskin, negara justru harus memberikan berbagai bantuan sosial.

"Jadi kalau Anda miskin, apakah Anda membayar pajak? Ya, tetapi bukan melalui pajak penghasilan, serta Anda juga mendapat banyak bantuan dari negara, bukan?" katanya, dikutip pada Selasa (22/8/2023).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Diokno mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dan mengatasi persoalan utang yang masih tergolong tinggi. Hingga akhir Juni 2023, posisi utang pemerintah memecahkan rekor baru senilai PHP14,15 triliun atau sekitar Rp3.856 triliun.

Pengumpulan pajak ini utamanya menyasar kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi atau orang kaya. Dengan demikian, kelompok orang kaya harus membayar pajak lebih besar agar prinsip keadilan dapat tercapai.

Meski demikian, dia memandang posisi utang pemerintah saat ini belum terlalu mengkhawatirkan dan masih dapat dikelola. Secara rasio, posisi utang pemerintah tercatat sebesar 61% PDB, lebih rendah dari periode yang sama 2022 sebesar 62,1% PDB.

Baca Juga:
Ketentuan Pelaporan PPh Atas Penjualan Saham Berubah, Jadi Lebih Cepat

Adapun untuk sepanjang 2023, pemerintah menargetkan rasio utang akan terjaga sebesar 61,4% PDB. Menurutnya, rasio utang pemerintah masih relatif ideal untuk ukuran perekonomian Filipina.

"Target kami [adalah] untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB menjadi kurang dari 60% pada tahun 2025," ujarnya dilansir gmanetwork.com.

Pada akhir masa pemerintahan Marcos pada 2028, pemerintah menargetkan rasio utang akan kembali turun menjadi 51,1% PDB.

Sebelumnya, senator Ronald dela Rosa menyebut Filipina harus melahirkan lebih banyak anak untuk menurunkan utang pemerintah per kapita. Menurutnya, populasi besar dapat membuat negara memperoleh tambahan penerimaan, serta utang pemerintah per kapita terasa lebih kecil sehingga mudah dikelola. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?