FILIPINA

Pertambahan Penduduk Tak Sejalan dengan Kemampuan Negara Bayar Utang

Dian Kurniati | Selasa, 22 Agustus 2023 | 16:00 WIB
Pertambahan Penduduk Tak Sejalan dengan Kemampuan Negara Bayar Utang

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Menteri Keuangan Filipina Benjamin Diokno menilai bertambahnya jumlah penduduk tidak selalu sejalan dengan meningkatnya penerimaan pajak dan kemampuan negara membayar utang.

Diokno mengatakan pajak penghasilan hanya dikenakan apabila masyarakat memiliki penghasilan di atas batasan penghasilan tidak kena pajak. Sementara pada masyarakat miskin, negara justru harus memberikan berbagai bantuan sosial.

"Jadi kalau Anda miskin, apakah Anda membayar pajak? Ya, tetapi bukan melalui pajak penghasilan, serta Anda juga mendapat banyak bantuan dari negara, bukan?" katanya, dikutip pada Selasa (22/8/2023).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Diokno mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dan mengatasi persoalan utang yang masih tergolong tinggi. Hingga akhir Juni 2023, posisi utang pemerintah memecahkan rekor baru senilai PHP14,15 triliun atau sekitar Rp3.856 triliun.

Pengumpulan pajak ini utamanya menyasar kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi atau orang kaya. Dengan demikian, kelompok orang kaya harus membayar pajak lebih besar agar prinsip keadilan dapat tercapai.

Meski demikian, dia memandang posisi utang pemerintah saat ini belum terlalu mengkhawatirkan dan masih dapat dikelola. Secara rasio, posisi utang pemerintah tercatat sebesar 61% PDB, lebih rendah dari periode yang sama 2022 sebesar 62,1% PDB.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

Adapun untuk sepanjang 2023, pemerintah menargetkan rasio utang akan terjaga sebesar 61,4% PDB. Menurutnya, rasio utang pemerintah masih relatif ideal untuk ukuran perekonomian Filipina.

"Target kami [adalah] untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB menjadi kurang dari 60% pada tahun 2025," ujarnya dilansir gmanetwork.com.

Pada akhir masa pemerintahan Marcos pada 2028, pemerintah menargetkan rasio utang akan kembali turun menjadi 51,1% PDB.

Sebelumnya, senator Ronald dela Rosa menyebut Filipina harus melahirkan lebih banyak anak untuk menurunkan utang pemerintah per kapita. Menurutnya, populasi besar dapat membuat negara memperoleh tambahan penerimaan, serta utang pemerintah per kapita terasa lebih kecil sehingga mudah dikelola. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja