FILIPINA

Pertambahan Penduduk Tak Sejalan dengan Kemampuan Negara Bayar Utang

Dian Kurniati | Selasa, 22 Agustus 2023 | 16:00 WIB
Pertambahan Penduduk Tak Sejalan dengan Kemampuan Negara Bayar Utang

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Menteri Keuangan Filipina Benjamin Diokno menilai bertambahnya jumlah penduduk tidak selalu sejalan dengan meningkatnya penerimaan pajak dan kemampuan negara membayar utang.

Diokno mengatakan pajak penghasilan hanya dikenakan apabila masyarakat memiliki penghasilan di atas batasan penghasilan tidak kena pajak. Sementara pada masyarakat miskin, negara justru harus memberikan berbagai bantuan sosial.

"Jadi kalau Anda miskin, apakah Anda membayar pajak? Ya, tetapi bukan melalui pajak penghasilan, serta Anda juga mendapat banyak bantuan dari negara, bukan?" katanya, dikutip pada Selasa (22/8/2023).

Baca Juga:
AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Diokno mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dan mengatasi persoalan utang yang masih tergolong tinggi. Hingga akhir Juni 2023, posisi utang pemerintah memecahkan rekor baru senilai PHP14,15 triliun atau sekitar Rp3.856 triliun.

Pengumpulan pajak ini utamanya menyasar kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi atau orang kaya. Dengan demikian, kelompok orang kaya harus membayar pajak lebih besar agar prinsip keadilan dapat tercapai.

Meski demikian, dia memandang posisi utang pemerintah saat ini belum terlalu mengkhawatirkan dan masih dapat dikelola. Secara rasio, posisi utang pemerintah tercatat sebesar 61% PDB, lebih rendah dari periode yang sama 2022 sebesar 62,1% PDB.

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Adapun untuk sepanjang 2023, pemerintah menargetkan rasio utang akan terjaga sebesar 61,4% PDB. Menurutnya, rasio utang pemerintah masih relatif ideal untuk ukuran perekonomian Filipina.

"Target kami [adalah] untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB menjadi kurang dari 60% pada tahun 2025," ujarnya dilansir gmanetwork.com.

Pada akhir masa pemerintahan Marcos pada 2028, pemerintah menargetkan rasio utang akan kembali turun menjadi 51,1% PDB.

Sebelumnya, senator Ronald dela Rosa menyebut Filipina harus melahirkan lebih banyak anak untuk menurunkan utang pemerintah per kapita. Menurutnya, populasi besar dapat membuat negara memperoleh tambahan penerimaan, serta utang pemerintah per kapita terasa lebih kecil sehingga mudah dikelola. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan