Perkuat Pengawasan Perbatasan, DJBC Perbarui MoU dengan Papua Nugini

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) dan otoritas kepabeanan Papua Nugini (PNG Customs Service) memperbarui Memorandum of Understanding on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters (CMAA).

Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan pembaruan MoU bertujuan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi di bidang kepabeanan dan cukai. Indonesia dan Papua Nugini sepakat untuk memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai di perbatasan kedua negara.

"Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan rekan-rekan kami di Papua Nugini untuk mempromosikan kerja sama bilateral yang lebih besar," katanya, dikutip pada Kamis (30/3/2023).

Askolani menandatangani MoU tersebut bersama dengan Kepala PNG Customs Service David Towe di Jayapura pada 29 Maret 2023. Penandatanganan MoU diharapkan menjadi langkah maju yang signifikan dalam memperkuat hubungan antara kedua negara.

Dia menjelaskan MoU tersebut menguraikan serangkaian inisiatif dan kegiatan untuk memperkuat kapasitas kedua instansi. Kerja sama itu antara lain berupa pertukaran informasi dan best practices, program pelatihan bersama, serta berbagi keahlian teknis dan sumber daya.

Berbagai inisiatif dan kegiatan dalam MoU tersebut dirancang untuk memfasilitasi perdagangan, meningkatkan keamanan, serta efisiensi dan efektivitas operasi kepabeanan dan cukai di kedua negara.

Menurut Askolani, DJBC dan PNG Customs Service akan fokus pada peningkatan koordinasi di lapangan, khususnya di perbatasan, untuk melawan perdagangan narkoba, mencegah penyelundupan barang berbahaya yang dapat membahayakan kedua negara, serta kerja sama pada bidang lainnya.

"MoU ini menyediakan kerangka kerja sama untuk mencapai tujuan tersebut dan kami yakin bahwa hal ini akan memiliki manfaat yang nyata dan konkret bagi kedua instansi kepabeanan," ujarnya.

Dia menambahkan fokus lain dalam kerja sama ini adalah pembangunan kapasitas. DJBC bekerja sama dengan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) akan memberikan bantuan di bidang kepabeanan dan Cukai kepada PNG Customs Service pada 2024 mendatang.

Sementara itu, Kepala PNG Customs Service David Towe menilai kerja sama kedua otoritas sangat penting untuk memperkuat pengawasan di perbatasan. Selain itu, kolaborasi juga diperlukan untuk mendukung kerja sama perdagangan di antara kedua negara.

"Kami yakin MoU ini akan menjadi langkah awal dalam membuka banyak pintu [kerja sama] lain antara kedua instansi, untuk lebih baik dalam melayani dan melindungi perbatasan negara dari kejahatan seperti perdagangan barang ilegal," ujarnya. (rig)