KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Perinci Aturan Pajak Daerah, Kabupaten/Kota Diimbau Siapkan 4 Perkada

Muhamad Wildan | Minggu, 05 Mei 2024 | 12:30 WIB
Perinci Aturan Pajak Daerah, Kabupaten/Kota Diimbau Siapkan 4 Perkada

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Kemendagri meminta pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) untuk segera membuat peraturan kepala daerah (perkada) sebagai tindak lanjut atas perda pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah disusun pada tahun lalu.

Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri Raden An'an Andri Hikmat merekomendasikan kepada pemkab/pemkot untuk membuat setidaknya 4 perkada.

"Pertama, khusus PBB dan BPHTB silakan disatukan [perkadanya], tidak mungkin digabung dengan yang lain. PBB dan BPHTB ibarat sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan," katanya, dikutip pada Minggu (5/5/2024).

Baca Juga:
Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Perkada PBB dan BPHTB mengatur 3 substansi, yakni pengelolaan dan penetapan PBB dan BPHTB, tata cara pelayanan PBB dan BPHTB, dan tata cara penghapusan piutang PBB dan BPHTB.

Kedua, perkada yang perlu disiapkan oleh pemkab/pemkot adalah perkada terkait dengan reklame. Perkada soal reklame perlu disusun tersendiri karena memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan objek-objek pajak lainnya.

"Isinya ada 2, tata cara pengelolaan reklame dan tata cara penyelenggaraan reklame," ujar An'an.

Baca Juga:
Keputusan yang Dikirim via Coretax Dianggap Sudah Diterima Wajib Pajak

Tata cara pengelolaan reklame memuat proses perizinan reklame hingga pembongkaran reklame, sedangkan tata cara penyelenggaraan reklame mengatur tentang titik-titik reklame dan ukuran reklame yang diperbolehkan.

Ketiga, pemkab/pemkot perlu menyiapkan perkada soal pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Perkada PBJT boleh digabungkan dengan pajak air tanah dan pajak sarang burung walet.

"Jadi, dalam perkada ini, judulnya adalah tata cara pendataan, pendaftaran, penagihan, pemeriksaan, dan seterusnya untuk PBJT, pajak sarang burung walet, dan pajak air tanah," tutur An'an.

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Keempat, pemkab/pemkot perlu menyiapkan perkada soal pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Pengaturan khusus soal pajak MBLB diperlukan mengingat saat ini pajak MBLB dipungut bersamaan dengan opsen pajak MBLB.

Tarif opsen pajak MBLB adalah sebesar 25% dari besaran pajak terutang. Opsen dipungut bersamaan dengan pajak MBLB dan menjadi pendapatan daerah bagi provinsi. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP