KEBIJAKAN PAJAK

Penjualan Rumah Merosot Meski Ada Insentif, Ini Kata Ditjen Pajak

Muhamad Wildan | Senin, 16 Agustus 2021 | 17:30 WIB
Penjualan Rumah Merosot Meski Ada Insentif, Ini Kata Ditjen Pajak

Ilustrasi. Pengendara motor berhenti di depan rumah di salah satu perumahan di Maja, Lebak, Banten, Kamis (12/8/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder agar insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas rumah dan unit rumah susun (rusun) dapat efektif memacu penjualan rumah.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pajak bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi kinerja penjualan rumah. Menurutnya, faktor seperti harga bahan bangunan, perizinan, hingga suku bunga KPR juga turut memengaruhi penjualan.

"Mengingat banyak faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan penjualan rumah, kami juga memerlukan dukungan dan sinergi dari semua pihak agar sektor properti dapat menunjukan tren positif di tengah pandemi," katanya, Senin (16/8/2021).

Baca Juga:
Masyarakat Bisa Beli Iphone 16 Lewat Skema Barang Bawaan dan Kiriman

Terlepas dari faktor-faktor tersebut, Neilmaldrin menjelaskan DJP akan terus menyosialisasikan insentif PPN DTP atas rumah dan unit rusun agar lebih banyak wajib pajak yang mengetahui dan memanfaatkan insentif ini.

Bank Indonesia (BI) sebelumnya mencatat penjualan properti residensial atau rumah dari pengembang kepada pembeli masih mengalami penurunan meski pemerintah telah menyediakan insentif PPN rumah ditanggung pemerintah (DTP).

Berdasarkan pada survei harga properti residensial (SHPR) kuartal II/2021, penjualan rumah masih terkontraksi hingga -10,01% secara tahunan. Secara kuartalan, penjualan rumah pada kuartal II/2021 terkontraksi hingga -13,02%.

Baca Juga:
Ketua Komisi XIII Komitmen Rampungkan RUU Perampasan Aset

Berdasarkan survei BI tersebut, terdapat 5 faktor yang menghambat penjualan properti, mulai dari kenaikan harga bangunan, masalah perizinan atau birokrasi, suku bunga KPR, tingginya uang muka dalam pengajuan KPR, dan masalah perpajakan.

Sebagai informasi, pemerintah telah memberikan insentif PPN DTP atas penyerahan rumah dan unit rusun melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 21/2021. Berdasarkan PMK tersebut, insentif diberikan untuk periode Maret—Agustus 2021.

Dalam perjalanannya, pemerintah memperpanjang insentif tersebut sampai dengan Desember 2021 seiring dengan diterbitkannya PMK No. 103/2021.

Insentif PPN DTP diberikan sebesar 100% atas PPN yang terutang dari penyerahan rumah dengan harga jual maksimal sebesar Rp2 miliar. Bila harga jual rumah di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, insentif yang diberikan sebesar 50% dari PPN yang seharusnya terutang. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 27 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Bisa Beli Iphone 16 Lewat Skema Barang Bawaan dan Kiriman

Minggu, 27 Oktober 2024 | 14:30 WIB RUU PERAMPASAN ASET

Ketua Komisi XIII Komitmen Rampungkan RUU Perampasan Aset

Minggu, 27 Oktober 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kantor Bea Cukai Kunjungi Perusahaan untuk Jelaskan soal Rekordasi HKI

Minggu, 27 Oktober 2024 | 13:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Di Retreat Kabinet, Sri Mulyani Beri Materi Soal Pengelolaan APBN

BERITA PILIHAN
Minggu, 27 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Bisa Beli Iphone 16 Lewat Skema Barang Bawaan dan Kiriman

Minggu, 27 Oktober 2024 | 14:30 WIB RUU PERAMPASAN ASET

Ketua Komisi XIII Komitmen Rampungkan RUU Perampasan Aset

Minggu, 27 Oktober 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kantor Bea Cukai Kunjungi Perusahaan untuk Jelaskan soal Rekordasi HKI

Minggu, 27 Oktober 2024 | 13:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Di Retreat Kabinet, Sri Mulyani Beri Materi Soal Pengelolaan APBN

Minggu, 27 Oktober 2024 | 13:00 WIB PROVINSI BALI

DPRD Minta Target Setoran Pungutan Turis Dinaikkan Jadi Rp990 Miliar

Minggu, 27 Oktober 2024 | 12:30 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Ingatkan WP Bayar Pajak Kendaraan, Samsat Kirim Pesan via WA Blast

Minggu, 27 Oktober 2024 | 12:00 WIB FASILITAS KEPABEANAN

Perbaiki Mesin ke Luar Negeri, Barang Reimpor Bisakah Bebas Bea Masuk?

Minggu, 27 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Aspek Perpajakan atas Hadiah Undian

Minggu, 27 Oktober 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Jatuh Tempo 2025 Tembus Rp800 Triliun, DPR Minta Ini ke Prabowo