Pengusaha Minta Superdiskon Pajak untuk Infrastruktur Berlaku Permanen

LONDON, DDTCNews - Kebijakan insentif pengurangan pajak atau super-deduction tax untuk pengembangan infrastruktur dinilai sudah memberikan dampak pada kegiatan investasi di wilayah Inggris.

Deloitte, EY, KPMG dan PwC mengeluarkan laporan bersama perihal dampak super-deduction tax pada kegiatan investasi di Inggris. Laporan tersebut menyatakan kebijakan yang mulai berlaku tahun ini sangat membantu pelaku usaha dalam melakukan investasi.

"Investor, pengembang, dan operator infrastruktur Inggris mendukung agar super-deduction tax menjadi kebijakan permanen dalam sistem pajak Inggris," tulis laporan tersebut, Rabu (1/9/2021).

Keempat firma akuntan tersebut menyatakan super-deduction tax pada bidang infrastruktur harus diperpanjang minimal 5 tahun pajak. Durasi insentif bisa berlaku lebih lama untuk pelaku usaha yang melakukan investasi pada infrastruktur yang mampu mengurangi emisi karbon.

Pada aturan yang berlaku saat ini, super-deduction tax sebesar 130% berlaku pada investasi pabrik dan mesin produksi yang memenuhi syarat pemerintah. Komitmen dan realisasi investasi berlaku mulai 1 April 2021 hingga akhir Maret 2023.

"Super-deduction tax membuat pengusaha mampu mengelola eksposur beban pajak dan ini berpotensi mengurangi dampak kenaikan tarif PPh badan menjadi 25% pada 2023," kata Partner Deloitte Inggris Matt Smith.

Senada, Partner EY Graham Wright juga menilai kebijakan insentif seperti super-deduction tax tidak banyak dilakukan pemerintah. Pemerintah sudah berhasil mengejar ketertinggalan dari negara lain terkait dengan fasilitas fiskal untuk mendorong pembangunan infrastruktur.

Namun, 4 firma akuntan tersebut menyoroti masih ada faktor risiko dari skema insentif super-deduction tax . Salah satunya adalah regulasi turunan teknis perpajakan yang belum dikeluarkan oleh otoritas pajak Inggris (HMRC).

"Masih ada masalah praktis pada aturan turunan yang dikombinasikan dengan kurangnya kepastian yang berasal dari HM Revenue & Customs. Mereka belum menerbitkan aturan turunan yang menjadi panduan kebijakan super-deduction tax ," jelas Wright seperti dilansir acenet.co.uk. (rig)