Penerimaan Perpajakan Ditarget Tumbuh 15%

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyodorkan kenaikan target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2019 sebesar 15% outlook realisasi tahun ini yang diperkirakan mengalami shortfall – selisih kurang realisasi dan target APBN 2018 – sekitar Rp69,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2019 senilai Rp1.781 triliun. Angka ini naik 15% dibandingkan outlook tahun ini Rp1.548,5 triliun atau 10,1% dibandingkan target dalam APBN 2018 senilai Rp1.618,1 triliun.

“Total pertumbuhan yang 15% itu realistis dan memang agak ambisius, tapi semestinya masih bisa dicapai,” tuturnya dalam konferensi pers RAPBN 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (16/8/2018).

Jika menilik tahun ini, pemerintah mematok target penerimaan perpajakan dalam APBN 2018 senilai Rp1.618,1 triliun atau naik 20,4% dari realisasi tahun lalu Rp1.343,5 triliun. Dengan demikian, target di tahun terakhir pemerintahan Kabinet Kerja sebesar 15% cenderung turun.

Namun demikian, menurut Menkeu Sri, target 15% ini masih cukup tinggi mengingat realisasi rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak pada 2013-2017 atau 2008-2017 masing-masing hanya 6,5% dan 11,1%.

Selain itu, lanjutnya, kontribusi penerimaan perpajakan terus meningkat. Pada 2014, kontribusi mencapai 74% dari total penerimaan negara. Tahun depan, kontribusi penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai 83,1%.

Berbagai kebijakan akan dilakukan sepeti penambahan basis pajak melalui Automatic Exchange of Information(AEoI) dan kolaborasi antara dua instansi pemungut yakni Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai.

"Tax ratio dan compliance kita masih rendah dan ada ruang untuk ditingkatkan dan itu masih bisa dilakukan. Kemudian ada BEPS dan AEoI, Pajak dan Bea Cukai bisa kerja sama dengan baik untuk itu [mencapai target],” katanya.

Secara total, target penerimaan negara pada dalam RAPBN 2019 dipatok senilai Rp2.142,5 triliun. Penerimaan itu terbagi atas penerimaan perpajakan Rp1.781 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp361,1 triliun, dan hibah Rp0,4 triliun. (kaw)