LATVIA

Penerimaan Pajak Membaik, Pemerintah Diminta Kurangi Dosis Stimulus

Redaksi DDTCNews | Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:05 WIB
Penerimaan Pajak Membaik, Pemerintah Diminta Kurangi Dosis Stimulus

Ilustrasi. (DDTCNews)

RIGA, DDTCNews—Dewan Disiplin Fiskal/Fiscal Discipline Council (FDC) Latvia meminta pemerintah untuk tidak lagi memberikan stimulus ekonomi baru dan mengurangi bantuan ekonomi secara bertahap.

Dalam keterangan resmi, FDC menyebutkan paket stimulus ekonomi dari pemerintah dalam rangka penanganan dampak virus Corona atau Covid-19 sudah mencapai 9% dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

Selain itu, kinerja penerimaan pajak sudah mulai menunjukkan perbaikan pada Juli 2020. Untuk itu, FDC menilai geliat ekonomi domestik sudah mulai berangsur-angsur pulih pada semester II/2020.

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

"Penerimaan pajak pada anggaran negara pada Juli 2020 lebih baik dari realisasi penerimaan pajak pada Juli 2019," tulis keterangan resmi FDC dikutip Kamis (13/8/2020).

Badan pengawas kebijakan anggaran pemerintah ini menyebutkan pos belanja untuk program yang bersifat khusus juga telah terpenuhi seiring dengan penerimaan pajak yang pulih. FDC optimistis Latvia sudah melewati titik terendah penurunan setoran pajak.

Untuk itu, lanjut FDC, disiplin tata kelola anggaran negara secara bertahap perlu dilakukan pemerintah. Salahnya satunya menekan laju pertumbuhan utang pemerintah yang sudah naik hingga ‎€2 miliar sejak darurat kesehatan berlaku Maret 2020.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

“Mengingat tren positif dalam indikator ekonomi dan pajak, FDC meminta pemerintah untuk mulai memikirkan mengurangi utang secara bertahap,” sebut FDC.

Selain itu, dewan juga akan meningkatkan pengawasan terhadap bantuan yang digelontorkan, yaitu dengan mengaudit institusi finansial pemerintah yaitu Altum sebagai upaya memastikan pengawasan dijalankan secara efektif.

"Data dan informasi bantuan pemerintah yang disalurkan melalui Altum harus terbuka untuk diakses publik, termasuk merencanakan audit jika diperlukan untuk bantuan yang diberikan pemerintah," tulis FDC dilansir kantor berita LSM. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?