Ilustrasi. (DDTCNews)
RIGA, DDTCNews—Dewan Disiplin Fiskal/Fiscal Discipline Council (FDC) Latvia meminta pemerintah untuk tidak lagi memberikan stimulus ekonomi baru dan mengurangi bantuan ekonomi secara bertahap.
Dalam keterangan resmi, FDC menyebutkan paket stimulus ekonomi dari pemerintah dalam rangka penanganan dampak virus Corona atau Covid-19 sudah mencapai 9% dari produk domestik bruto (PDB) nasional.
Selain itu, kinerja penerimaan pajak sudah mulai menunjukkan perbaikan pada Juli 2020. Untuk itu, FDC menilai geliat ekonomi domestik sudah mulai berangsur-angsur pulih pada semester II/2020.
"Penerimaan pajak pada anggaran negara pada Juli 2020 lebih baik dari realisasi penerimaan pajak pada Juli 2019," tulis keterangan resmi FDC dikutip Kamis (13/8/2020).
Badan pengawas kebijakan anggaran pemerintah ini menyebutkan pos belanja untuk program yang bersifat khusus juga telah terpenuhi seiring dengan penerimaan pajak yang pulih. FDC optimistis Latvia sudah melewati titik terendah penurunan setoran pajak.
Untuk itu, lanjut FDC, disiplin tata kelola anggaran negara secara bertahap perlu dilakukan pemerintah. Salahnya satunya menekan laju pertumbuhan utang pemerintah yang sudah naik hingga €2 miliar sejak darurat kesehatan berlaku Maret 2020.
“Mengingat tren positif dalam indikator ekonomi dan pajak, FDC meminta pemerintah untuk mulai memikirkan mengurangi utang secara bertahap,” sebut FDC.
Selain itu, dewan juga akan meningkatkan pengawasan terhadap bantuan yang digelontorkan, yaitu dengan mengaudit institusi finansial pemerintah yaitu Altum sebagai upaya memastikan pengawasan dijalankan secara efektif.
"Data dan informasi bantuan pemerintah yang disalurkan melalui Altum harus terbuka untuk diakses publik, termasuk merencanakan audit jika diperlukan untuk bantuan yang diberikan pemerintah," tulis FDC dilansir kantor berita LSM. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.