LATVIA

Penerimaan Pajak Membaik, Pemerintah Diminta Kurangi Dosis Stimulus

Redaksi DDTCNews | Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:05 WIB
Penerimaan Pajak Membaik, Pemerintah Diminta Kurangi Dosis Stimulus

Ilustrasi. (DDTCNews)

RIGA, DDTCNews—Dewan Disiplin Fiskal/Fiscal Discipline Council (FDC) Latvia meminta pemerintah untuk tidak lagi memberikan stimulus ekonomi baru dan mengurangi bantuan ekonomi secara bertahap.

Dalam keterangan resmi, FDC menyebutkan paket stimulus ekonomi dari pemerintah dalam rangka penanganan dampak virus Corona atau Covid-19 sudah mencapai 9% dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

Selain itu, kinerja penerimaan pajak sudah mulai menunjukkan perbaikan pada Juli 2020. Untuk itu, FDC menilai geliat ekonomi domestik sudah mulai berangsur-angsur pulih pada semester II/2020.

Baca Juga:
WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

"Penerimaan pajak pada anggaran negara pada Juli 2020 lebih baik dari realisasi penerimaan pajak pada Juli 2019," tulis keterangan resmi FDC dikutip Kamis (13/8/2020).

Badan pengawas kebijakan anggaran pemerintah ini menyebutkan pos belanja untuk program yang bersifat khusus juga telah terpenuhi seiring dengan penerimaan pajak yang pulih. FDC optimistis Latvia sudah melewati titik terendah penurunan setoran pajak.

Untuk itu, lanjut FDC, disiplin tata kelola anggaran negara secara bertahap perlu dilakukan pemerintah. Salahnya satunya menekan laju pertumbuhan utang pemerintah yang sudah naik hingga ‎€2 miliar sejak darurat kesehatan berlaku Maret 2020.

Baca Juga:
Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

“Mengingat tren positif dalam indikator ekonomi dan pajak, FDC meminta pemerintah untuk mulai memikirkan mengurangi utang secara bertahap,” sebut FDC.

Selain itu, dewan juga akan meningkatkan pengawasan terhadap bantuan yang digelontorkan, yaitu dengan mengaudit institusi finansial pemerintah yaitu Altum sebagai upaya memastikan pengawasan dijalankan secara efektif.

"Data dan informasi bantuan pemerintah yang disalurkan melalui Altum harus terbuka untuk diakses publik, termasuk merencanakan audit jika diperlukan untuk bantuan yang diberikan pemerintah," tulis FDC dilansir kantor berita LSM. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP