LATVIA

Penerimaan Pajak Membaik, Pemerintah Diminta Kurangi Dosis Stimulus

Redaksi DDTCNews | Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:05 WIB
Penerimaan Pajak Membaik, Pemerintah Diminta Kurangi Dosis Stimulus

Ilustrasi. (DDTCNews)

RIGA, DDTCNews—Dewan Disiplin Fiskal/Fiscal Discipline Council (FDC) Latvia meminta pemerintah untuk tidak lagi memberikan stimulus ekonomi baru dan mengurangi bantuan ekonomi secara bertahap.

Dalam keterangan resmi, FDC menyebutkan paket stimulus ekonomi dari pemerintah dalam rangka penanganan dampak virus Corona atau Covid-19 sudah mencapai 9% dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

Selain itu, kinerja penerimaan pajak sudah mulai menunjukkan perbaikan pada Juli 2020. Untuk itu, FDC menilai geliat ekonomi domestik sudah mulai berangsur-angsur pulih pada semester II/2020.

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

"Penerimaan pajak pada anggaran negara pada Juli 2020 lebih baik dari realisasi penerimaan pajak pada Juli 2019," tulis keterangan resmi FDC dikutip Kamis (13/8/2020).

Badan pengawas kebijakan anggaran pemerintah ini menyebutkan pos belanja untuk program yang bersifat khusus juga telah terpenuhi seiring dengan penerimaan pajak yang pulih. FDC optimistis Latvia sudah melewati titik terendah penurunan setoran pajak.

Untuk itu, lanjut FDC, disiplin tata kelola anggaran negara secara bertahap perlu dilakukan pemerintah. Salahnya satunya menekan laju pertumbuhan utang pemerintah yang sudah naik hingga ‎€2 miliar sejak darurat kesehatan berlaku Maret 2020.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

“Mengingat tren positif dalam indikator ekonomi dan pajak, FDC meminta pemerintah untuk mulai memikirkan mengurangi utang secara bertahap,” sebut FDC.

Selain itu, dewan juga akan meningkatkan pengawasan terhadap bantuan yang digelontorkan, yaitu dengan mengaudit institusi finansial pemerintah yaitu Altum sebagai upaya memastikan pengawasan dijalankan secara efektif.

"Data dan informasi bantuan pemerintah yang disalurkan melalui Altum harus terbuka untuk diakses publik, termasuk merencanakan audit jika diperlukan untuk bantuan yang diberikan pemerintah," tulis FDC dilansir kantor berita LSM. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN