MALAYSIA

Penerapan Pajak Minimum Sesuai Pilar 2, Malaysia Minta Masukan Publik

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 06 Agustus 2022 | 13:43 WIB
Penerapan Pajak Minimum Sesuai Pilar 2, Malaysia Minta Masukan Publik

Public Consultation Paper for Budget 2023: The Implementation of Global Rules in Malaysia.

KUALA LUMPUR, DDTCNews – Pemerintah Malaysia meminta masukan dari publik terkait dengan implementasi Global Anti-Base Erosion (GloBE) model rules yang menjadi bagian dari Pilar 2 solusi atas tantangan pemajakan digitalisasi ekonomi.

Pemerintah telah menerbitkan Public Consultation Paper for Budget 2023: The Implementation of Global Rules in Malaysia. Referensi utama dari konsultasi publik ini adalah the OECD GloBE model rules. Pemerintah menunggu umpan balik (feedback) dari publik.

“Umpan balik yang diterima akan digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan oleh Kementerian Keuangan dalam mengimplementasikan GloBE rules di Malaysia,” tulis otoritas pajak dalam public consultation paper tersebut, dikutip pada Sabtu (6/8/2022).

Baca Juga:
Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Saat ini, pemerintah sedang meninjau detail teknis untuk menerapkan GloBE model rules, termasuk kemungkinan memperkenalkan pajak minimum domestik atau qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT) di bawah Pilar 2.

Mereka juga tengah meninjau cara terbaik memperkenalkan GloBE model rules peraturan perundang-undangan di tingkat domestik. Pilar 2 juga mencakup Subject to Tax Rule (STTR), tetapi tidak masuk dalam public consultation tersebut.

Seperti diketahui, STTR memberi kewenangan kepada negara sumber memberlakukan tarif withholding tax secara penuh tanpa reduced rate dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Kondisi ini berlaku jika penerima penghasilan di negara lain ternyata tidak membayar pajak di negara domisili.

Baca Juga:
Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Kementerian Keuangan Malaysia mengharapkan feeback dan pandangan terhadap beberapa pertanyaan atau isu.

Salah satu isu yang dimaksud adalah cakupan (scope) GloBE model rules, seperti harus atau tidaknya Malaysia menerapkan GloBE model rules pada perusahaan multinasional lokal beromzet tahunan secara global di bawah EUR750 juta.

Kemudian, ada pula permintaan masukan tentang penghitungan tarif pajak efektif (effective tax rates/ETR) dan kalkulasi top-up tax.

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Ada pula permintaan masukan mengenai charging mechanism yang mencakup cara agar ketentuan income inclusion rules (IIR) and undertaxed profit rules (UTPR) tercermin dalam aturan domestik sambil mematuhi hasil kesepakatan GloBE model rules.

Pemerintah Malaysia juga meminta pandangan publik mengenai ketentuan transisi dalam aturan domestik serta simplifikasi kewajiban pelaporan. Terkait dengan waktu, pemerintah juga meminta tanggapan mengenai dapat diterima atau tidaknya jika GloBE model rules mulai diterapkan pada 2023.

Dalam public consultation paper itu, pemerintah juga meminta masukan terkait dengan masa depan insentif pajak. Pemerintah ingin memastikan insentif pajak tetap relevan untuk menarik investasi asing (foreign direct investment/FDI). (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP