FILIPINA

Penagihan Digencarkan, Realisasi Penerimaan Pajak Lewati Target

Dian Kurniati | Kamis, 24 September 2020 | 08:30 WIB
Penagihan Digencarkan, Realisasi Penerimaan Pajak Lewati Target

Ilustrasi. (DDTCNews)

MANILA, DDTCNews—Pemerintah Filipina mencatat realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan Agustus 2020 telah mencapai P2,37 triliun atau setara dengan Rp726,7 triliun.

Menteri Keuangan Carlos Dominguez mengatakan realisasi tersebut mencapai 108% dari target baru yang dipatok tahun ini senilai P2,2 triliun. Awalnya, target penerimaan perpajakan dipatok sebesar P3,42 triliun.

"Meski terlampaui, [Penerimaan] kami sebenarnya masih 24,29% di bawah target semula," kata Dominguez dalam rapat bersama senat, Kamis (24/9/2020).

Baca Juga:
Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Dia menuturkan penerimaan pajak yang melewati target juga tidak terlepas dari upaya penagihan piutang perpajakn yang dilakukan otoritas pajak dan otoritas bea cukai. Menurutnya, kedua otoritas tersebut bahkan telah mampu menagih 95% dari total pengumpulan piutang pada 2019.

Meski demikian, pemerintah memperkirakan akan kehilangan penerimaan sekitar P40 miliar atau Rp12,2 triliun jika Kongres menyetujui pengesahan UU Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (CREATE) yang mengurangi tarif PPh Badan menjadi 25%.

Apabila CREATE disahkan menjadi undang-undang, lanjut Dominguez, pemerintah akan kehilangan penerimaan pajak sekitar P650 miliar atau setara dengan Rp198,8 triliun dalam 5 tahun ke depan.

Baca Juga:
Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

"Meski begitu, kami yakin ekonomi akan terangsang karena investasi berdatangan. Pajak juga akan terkumpul dalam jangka panjang," ujarnya dilansir dari news.abs-cbn.com.

Dominguez menyatakan tarif PPh badan yang berlaku di Filipina saat ini yaitu 30% termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara. Menurutnya, rata-rata tarif PPh Badan di regional hanya sekitar 22,5%.

Terlepas dari proyeksi penerimaan yang hilang, Kementerian Keuangan meyakini dapat mengumpulkan P2,71 triliun atau Rp828,9 triliun pada 2021 seiring dengan geliat ekonomi yang kembali setelah tertahan akibat pandemi global. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?