Pemprov Tawarkan Diskon Sanksi Pajak Kendaraan, Begini Persyaratannya

MEDAN, DDTCNews – Pemprov Sumatera Utara (Sumut) resmi menawarkan insentif pajak berupa pengurangan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ke-II (BBNKB-II).

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Sumut menyebutkan kebijakan insentif tertuang dalam Pergubsu 14/2022. Wajib pajak pun diimbau memanfaatkan insentif tersebut dengan mendatangi Samsat terdekat.

"Ayo segera ke Samsat, pengurangan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ke-II hingga 85%," tulis BPPRD, dikutip pada Jumat (13/5/2022).

BPPRD menjelaskan besaran diskon denda pajak kendaraan di tingkat UPPD BPPRD Sumut dapat diberikan paling rendah 20% dan setinggi tingginya 50% sesuai dengan keputusan Kepala UPPD BPPRD Sumut. Lalu, diskon denda hingga 85% dapat diberikan di tingkat Kepala Badan.

Pengurangan denda pajak kendaraan bermotor dapat dinikmati oleh wajib pajak perorangan, badan usaha/swasta, serta BUMN/pemerintah. Dalam hal ini, wajib pajak diharuskan menyampaikan surat permohonan pengurangan denda pajak kendaraan bermotor.

Apabila permohonan tersebut dikuasakan, wajib pajak harus membuat surat kuasa kepada penerima kuasa dengan dibubuhi materai. Kemudian, dokumen yang perlu dilampirkan meliputi fotokopi KTP wajib pajak, fotokopi STNK/SKPD, dan tindasan draft SKPD yang akan dibayar.

Pengurangan denda pajak kendaraan bermotor akan diberikan jika wajib pajak memenuhi kriteria yang dapat dipertimbangkan, meliputi kemampuan bayar wajib pajak; kondisi tertentu objek pajak; kondisi tertentu subjek pajak; dampak sistematis wabah penyakit/krisis ekonomi; serta sebab lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Sementara mengenai insentif pengurangan denda BBNKB-II, besaran yang diberikan di tingkat UPPD BPPRD Sumut paling rendah 20% dan paling tinggi 50%. Di tingkat Kepala Badan, pengurangan dapat diberikan sebesar 85%.

Persyaratan dan kriteria memperoleh insentif pengurangan denda BBNKB-II tersebut sama persis dengan pengurangan pajak kendaraan bermotor.

Dalam pamflet yang diunggah, BPPRD juga mengajak masyarakat lebih patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Sebab, pajak yang terkumpul tersebut akan digunakan untuk merealisasikan program pembangunan di Sumut.

"Pajak kita untuk mendukung pembangunan Sumatera Utara," tulis BPPRD. (rig)