Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
MALANG, DDTCNews – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang ikut menyambut kebijakan pemerintah pusat terkait amnesti pajak.
Meski bukan untuk daerah, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang tetap mendukung program tersebut.
Kepala Dispenda Kota Malang Ade Herawanto mengungkapkan pihaknya akan membantu sosialisasi kepada masyarakat bersama dengan institusi terkait.
“Dispenda mendukung program Pak Jokowi ini dengan membantu mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kota Malang, bekerja sama dengan KPP yang ada,” kata Ade ketika menghadiri Sosialisasi Kebijakan Amnesti Pajak oleh Presiden RI di Grand City, Surabaya.
Acara sosialisasi ini dilakukan untuk menyukseskan kebijakan amnesti pajak milik pemerintah pusat dengan menghadirkan para kepala daerah beserta semua jajarannya yang berkaitan dengan pajak.
Ade juga menambahkan, tax amnesty ini dapat meningkatkan anggaran untuk terus melaksanakan pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, seperti dilansir dari malangvoice.com, program inipun ramah dengan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami dukung program ini. Apalagi program tax amnesty ini juga berlaku bagi para pelaku UMKM. Ini akan sangat menguntungkan mereka,” pungkas Ade. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.