KOTA MALANG

Pemkot Malang Dukung Penuh Tax Amnesty

Redaksi DDTCNews | Selasa, 19 Juli 2016 | 06:05 WIB
 Pemkot Malang Dukung Penuh Tax Amnesty

MALANG, DDTCNews – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang ikut menyambut kebijakan pemerintah pusat terkait amnesti pajak.

Meski bukan untuk daerah, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang tetap mendukung program tersebut.

Kepala Dispenda Kota Malang Ade Herawanto mengungkapkan pihaknya akan membantu sosialisasi kepada masyarakat bersama dengan institusi terkait.

Baca Juga:
Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

“Dispenda mendukung program Pak Jokowi ini dengan membantu mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kota Malang, bekerja sama dengan KPP yang ada,” kata Ade ketika menghadiri Sosialisasi Kebijakan Amnesti Pajak oleh Presiden RI di Grand City, Surabaya.

Acara sosialisasi ini dilakukan untuk menyukseskan kebijakan amnesti pajak milik pemerintah pusat dengan menghadirkan para kepala daerah beserta semua jajarannya yang berkaitan dengan pajak.

Ade juga menambahkan, tax amnesty ini dapat meningkatkan anggaran untuk terus melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga:
Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

Selain itu, seperti dilansir dari malangvoice.com, program inipun ramah dengan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kami dukung program ini. Apalagi program tax amnesty ini juga berlaku bagi para pelaku UMKM. Ini akan sangat menguntungkan mereka,” pungkas Ade. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

Jumat, 22 November 2024 | 09:11 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kebijakan Prabowo Naikkan PPN dan Tax Amnesty, Kejar Tambahan Modal?

Rabu, 20 November 2024 | 08:40 WIB BERITA PAJAK HARI INI

RUU Pengampunan Pajak untuk Dukung Visi dan Misi Pemerintahan Baru

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%