VIETNAM

Pemerintah Vietnam Minta Restu DPR Perpanjang Pemotongan Tarif PPN

Dian Kurniati | Sabtu, 25 November 2023 | 08:30 WIB
Pemerintah Vietnam Minta Restu DPR Perpanjang Pemotongan Tarif PPN

Ilustrasi. 

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam secara resmi menyampaikan usulan kepada DPR mengenai perpanjangan periode pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% pada semester I/2024.

Menteri Keuangan Ho Duc Phoc mengatakan perpanjangan periode PPN 8% diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka pendek. Melalui kebijakan ini, diharapkan konsumsi masyarakat terus mengalami pertumbuhan.

"Pengurangan PPN merupakan salah satu strategi menstimulasi perekonomian dalam jangka pendek. Oleh karena itu, tetap perlu mengambil solusi jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan PDB," katanya, dikutip pada Sabtu (25/11/2023).

Baca Juga:
Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Phoc mengatakan kondisi ekonomi Vietnam sejauh ini masih tergolong stabil. Namun, pemerintah merasa tetap perlu memberikan insentif fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Kebijakan pemotongan PPN sebesar 2 poin persen juga berlaku pada periode Juli hingga Desember 2023. PPN bertarif 8% dikenakan atas barang dan jasa yang normalnya dikenakan PPN sebesar 10%, kecuali barang dan jasa tertentu.

Pada Juli hingga Oktober, dia memandang kebijakan pemotongan tarif PPN telah memberikan dukungan senilai total VND15,6 triliun kepada dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan ini dinilai berhasil menurunkan harga barang dan jasa, menstimulasi produksi dan perdagangan, menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi pekerja, serta meningkatkan permintaan konsumsi.

Baca Juga:
Perkuat Pengawasan PPN PMSE, KPP Badora Kolaborasi dengan Komdigi

Apabila PPN 8% diterapkan pada Januari hingga Juni 2024, potensi penerimaan yang hilang mencapai VND25 triliun atau sekitar Rp16,04 triliun. Agar tidak terlalu menekan APBN, pemotongan PPN rencananya tidak akan diterapkan kelompok tertentu seperti telekomunikasi, teknologi informasi, jasa keuangan, perbankan, sekuritas, asuransi, bisnis real estat, produk logam, dan hasil pertambangan.

"Pemerintah menilai kebijakan terkait dengan pajak, retribusi, dan biaya sewa tanah yang telah diberikan pada 2023 perlu dilanjutkan pada 2024," ujarnya dilansir vietnamplus.vn. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:30 WIB KPP BADAN DAN ORANG ASING

Perkuat Pengawasan PPN PMSE, KPP Badora Kolaborasi dengan Komdigi

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses