VIETNAM

Pemerintah Vietnam Minta Restu DPR Perpanjang Pemotongan Tarif PPN

Dian Kurniati | Sabtu, 25 November 2023 | 08:30 WIB
Pemerintah Vietnam Minta Restu DPR Perpanjang Pemotongan Tarif PPN

Ilustrasi. 

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam secara resmi menyampaikan usulan kepada DPR mengenai perpanjangan periode pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% pada semester I/2024.

Menteri Keuangan Ho Duc Phoc mengatakan perpanjangan periode PPN 8% diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka pendek. Melalui kebijakan ini, diharapkan konsumsi masyarakat terus mengalami pertumbuhan.

"Pengurangan PPN merupakan salah satu strategi menstimulasi perekonomian dalam jangka pendek. Oleh karena itu, tetap perlu mengambil solusi jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan PDB," katanya, dikutip pada Sabtu (25/11/2023).

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Phoc mengatakan kondisi ekonomi Vietnam sejauh ini masih tergolong stabil. Namun, pemerintah merasa tetap perlu memberikan insentif fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Kebijakan pemotongan PPN sebesar 2 poin persen juga berlaku pada periode Juli hingga Desember 2023. PPN bertarif 8% dikenakan atas barang dan jasa yang normalnya dikenakan PPN sebesar 10%, kecuali barang dan jasa tertentu.

Pada Juli hingga Oktober, dia memandang kebijakan pemotongan tarif PPN telah memberikan dukungan senilai total VND15,6 triliun kepada dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan ini dinilai berhasil menurunkan harga barang dan jasa, menstimulasi produksi dan perdagangan, menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi pekerja, serta meningkatkan permintaan konsumsi.

Baca Juga:
Jasa Travel Agent Kena PPN Besaran Tertentu, PM Tak Dapat Dikreditkan

Apabila PPN 8% diterapkan pada Januari hingga Juni 2024, potensi penerimaan yang hilang mencapai VND25 triliun atau sekitar Rp16,04 triliun. Agar tidak terlalu menekan APBN, pemotongan PPN rencananya tidak akan diterapkan kelompok tertentu seperti telekomunikasi, teknologi informasi, jasa keuangan, perbankan, sekuritas, asuransi, bisnis real estat, produk logam, dan hasil pertambangan.

"Pemerintah menilai kebijakan terkait dengan pajak, retribusi, dan biaya sewa tanah yang telah diberikan pada 2023 perlu dilanjutkan pada 2024," ujarnya dilansir vietnamplus.vn. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan