VIETNAM

Pemerintah Vietnam Minta Restu DPR Perpanjang Pemotongan Tarif PPN

Dian Kurniati | Sabtu, 25 November 2023 | 08:30 WIB
Pemerintah Vietnam Minta Restu DPR Perpanjang Pemotongan Tarif PPN

Ilustrasi. 

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam secara resmi menyampaikan usulan kepada DPR mengenai perpanjangan periode pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% pada semester I/2024.

Menteri Keuangan Ho Duc Phoc mengatakan perpanjangan periode PPN 8% diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka pendek. Melalui kebijakan ini, diharapkan konsumsi masyarakat terus mengalami pertumbuhan.

"Pengurangan PPN merupakan salah satu strategi menstimulasi perekonomian dalam jangka pendek. Oleh karena itu, tetap perlu mengambil solusi jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan PDB," katanya, dikutip pada Sabtu (25/11/2023).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Phoc mengatakan kondisi ekonomi Vietnam sejauh ini masih tergolong stabil. Namun, pemerintah merasa tetap perlu memberikan insentif fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Kebijakan pemotongan PPN sebesar 2 poin persen juga berlaku pada periode Juli hingga Desember 2023. PPN bertarif 8% dikenakan atas barang dan jasa yang normalnya dikenakan PPN sebesar 10%, kecuali barang dan jasa tertentu.

Pada Juli hingga Oktober, dia memandang kebijakan pemotongan tarif PPN telah memberikan dukungan senilai total VND15,6 triliun kepada dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan ini dinilai berhasil menurunkan harga barang dan jasa, menstimulasi produksi dan perdagangan, menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi pekerja, serta meningkatkan permintaan konsumsi.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Apabila PPN 8% diterapkan pada Januari hingga Juni 2024, potensi penerimaan yang hilang mencapai VND25 triliun atau sekitar Rp16,04 triliun. Agar tidak terlalu menekan APBN, pemotongan PPN rencananya tidak akan diterapkan kelompok tertentu seperti telekomunikasi, teknologi informasi, jasa keuangan, perbankan, sekuritas, asuransi, bisnis real estat, produk logam, dan hasil pertambangan.

"Pemerintah menilai kebijakan terkait dengan pajak, retribusi, dan biaya sewa tanah yang telah diberikan pada 2023 perlu dilanjutkan pada 2024," ujarnya dilansir vietnamplus.vn. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja