WALES

Pemerintah Usulkan Penerapan Pajak Pariwisata Bagi Turis

Redaksi DDTCNews | Rabu, 16 Juni 2021 | 14:30 WIB
Pemerintah Usulkan Penerapan Pajak Pariwisata Bagi Turis

Ilustrasi.

CARDIFF, DDTCNews – Pemerintah Wales berencana memberikan pemerintah daerah kewenangan untuk memungut pajak pariwisata demi menambah penerimaan, termasuk meningkatkan investasi pada sektor pariwisata.

Menteri Pertama Wales Mark Drakeford mengatakan pemerintah sudah mengusulkan kebijakan itu kepada parlemen pada pekan ini. Menurutnya, pajak pariwisata bukan pungutan baru di wilayah Inggris Raya.

Daerah yang telah menerapkan pajak bagi turis antara lain seperti Bath, Liverpool dan Aberdeen. "Ini tentang memberikan kewenangan kepada otoritas lokal untuk membuat keputusan dalam menerapkan retribusi pariwisata," katanya, dikutip pada Rabu (16/6/2021).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Drakeford menuturkan pajak pariwisata diperlukan karena selama ini warga lokal yang membayar retribusi untuk fasilitas publik seperti toilet, parkir dan meseum. Dia menyampaikan pajak pariwisata yang diterapkan dengan benar akan meningkatkan kegiatan pariwisata di Wales.

Terlebih, pemerintah daerah akan mendapatkan tambahan penerimaan dari setoran pajak pariwisata yang dibayar turis. Hasil pungutan tersebut dapat digunakan untuk investasi pada infrastruktur pendukung pariwisata.

Dia memastikan pemerintah daerah akan diberikan keleluasan dalam menentukan kebijakan pajak pariwisata. Pemerintah pusat akan berkonsultasi dengan parlemen untuk memberikan kewenangan fiskal tambahan bagi pemerintah daerah.

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

"Saya merasa pajak pariwisata yang dilakukan dengan benar akan menguntungkan industri, karena apa yang dilakukan otoritas lokal adalah berinvestasi dalam hal yang membuat daerahnya menarik bagi wisatawan," tuturnya.

Sementara itu, Pemimpin Partai Konservatif Wales Andrew RT Davies menolak penerapan pajak pariwisata. Menurutnya, masyarakat Wales lebih membutuhkan dukungan pemerintah ketimbang penerapan pajak pariwisata bagi para turis.

"Keluarga dan bisnis di negara ini perlu mendapatkan dukungan pemerintah dan bukan pajak lagi," ujarnya seperti dilansir itv.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra