BANTUAN SOSIAL

Pemerintah Salurkan Banyak Bansos Selama Pandemi, Begini Progresnya

Dian Kurniati | Rabu, 17 Juni 2020 | 17:12 WIB
Pemerintah Salurkan Banyak Bansos Selama Pandemi, Begini Progresnya

Warga kurang mampu terdampak pandemi COVID-19 antre mengambil bantuan sosial (bansos) Dana Desa di Desa Papar, Kediri, Jawa Timur, Rabu (20/5/2020). Pemerintah daerah setempat mengalokasikan 30 persen dari total anggaran pendapatan desa untuk bantuan langsung tunai yakni sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan kepada kepala keluarga yang belum pernah mendapatkan bansos dari pemerintah pusat ataupun daerah. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/foc.

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah mengklaim progress penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) untuk membantu masyarakat terdampak pandemi virus Corona sudah berjalan baik dengan rata-rata penyaluran sekitar 80%.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan penyaluran bansos sebenarnya sudah cukup baik, meski menemui sejumlah kendala. Rata-rata penyaluran bansos hingga 16 Juni 2020 sekitar 80%.

"Pada dasarnya pencapaian progres bansos sudah baik, dengan didukung kerja sama yang baik oleh pemerintah daerah dalam proses penetapan sasaran dan penyaluran," katanya melalui konferensi video, Rabu (17/6/2020).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Muhadjir mengatakan bansos yang disiapkan pemerintah telah menjangkau 60% keluarga Indonesia yang terdampak pandemi. Jumlah itu bahkan belum termasuk program bansos di yang diberikan oleh pemerintah daerah (pemda).

Perincian realisasi bansos per 16 Juni 2020 disampaikan Kementerian Sosial. Untuk program keluarga harapan (PKH), realisasinya sudah mencapai 95,4% atau senilai Rp2,42 triliun bagi 9,54 juta keluarga.

Kemudian, Bansos BPNT atau kartu sembako baru terealisasi pada 18,33 juta KPM dari target penerima 20 juta KPM. Menurut Juliari, penyaluran BPNT terkendala geografis yang berat, tetapi direncanakan rampung awal Juli 2020.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Untuk bansos nonreguler, penerima bansos tersebut ditargetkan mencapai 1,9 juta keluarga per 14 Juli 2020. Sementara itu, realisasi bantuan tunai baru 73,3% dari target 9 juta, yakni 6,59 KPM senilai total Rp3,96 triliun.

Menteri Sosial Juliari Batubara berjanji mempercepat penyaluran bansos agar segera sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. "Kami sudah berkoordinasi dengan Kemendagri yang mengeluarkan telegram ke daerah yang belum melakukan perbaikan data dalam penyaluran bansos," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

17 Juni 2020 | 23:41 WIB

Semoga Indonesia bisa kembali Normal.... dan juga bantuan serta kebijakan pemerintah disaat pandemi dapat semua membantu masyarakat yang sedang membutuhkan...

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN